Gizmologi
The Gizmo & Technology Universe. Situs teknologi dan gadget terkini.

BSA dan Pemerintah Kampanyekan Penggunaan Software Berlisensi

Ribuan perusahaan di Indonesia ternyata masih memakai software tak berlisensi, padahal bisa menimbulkan risiko bisnis dan keamanan yang serius. Maka dari itulah BSA dan pemerintah Indonesia berkampanye mendorong para perusahaan menggunakan software legal agar aman secara hukum dan produktivitas. BSA adalah advokat di industri software global beranggotakan perusahaan-perusahaan inovatif yang menciptakan software.

“Kami melakukan kegiatan fokus pada legalisasi software untuk melindungi perusahaan dari ancaman software tak berlisensi. Dengan demikian para pemimpin bisnis paham manfaat dan kewajiban melegalisasi software demi keamanan reputasi, produktivitas, dan keuntungan perusahaan,” ucap Tarun Sawney, Direktur Senior BSA.

Tarun Sawney, Direktur Senior BSA
Tarun Sawney, Direktur Senior BSA

Berdasarkan data dari International Data Corporation (IDC), peusahaan yang meningkatkan manajemen software mereka dapat meningkatkan laba sampai 11%. Tentu saja jika komunitas bisnis beralih ke aset legal, maka daya saing nasional pun akan meningkat. Maka pemerintah pun aktif melakukan sosialisasi, edukasi, himbauan masyarakat, dan membuka ruang penegakkan hukum. Jika ada pelanggaran atau penggunaan software tak berlisensi, maka masyarakat bisa melakukan pengaduan sesuai UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014.

Kampanye Software Berlisensi oleh BSA dan Pemerintah

Kampanye telah dilakukan pemerintah di kota-kota besar seperti di Medan, Surabaya dan Makassar. BSA pun tak hanya berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia saja tetapi juga negara-negara alin di kawasan ASEAN. Pekan ini BSA menggelar kampanye “Legalize and Protect” di Indonesia, Thailand dan Filipina. Sebelumnya kampanye tersebut diluncurkan di Vietnam dan mendapat respon positif. Sasaran kampanye ini adalah perusahaan dari berbagai Industri, seperti manufaktur, TI, keuangan, layanan kesehatan, konstruksi, teknik, arsitektur, desain dan lain-lain.

BSA juga akan melakukan edukasi dalam beberapa bulan ke depan, tujuannya agar pemimpin bisnis mengetahui risiko penggunaan software tidak berlisensi. Edukasi tersebut meliputi pemasaran, komunikasi, konten media sosial, dan permintaan langsung ke perusahaan untuk melegalisasi software mereka. Apalagi persentase pemakaian software tak berlisensi mencapai 57% di Asia Pasifik.

Risiko software tak berlisensi adalah kemungkinan terserang malware. Setiap serangan malware bisa merugikan perusahaan rata-rata US$2,4 juta atau sekitar Rp34,1 miliar. Waktu perbaikannya pun cukup lama, yaitu 50 hari, sehingga menyebabkan downtime perusahaan. Risiko lainnya adalah hilangnya data bisnis yang berdampak pada reputasi perusahaan. Biaya mengatasi malware pun semakin meningkat, sampai lebih dari US$10 ribu atau sekitar Rp142 juta untuk setiap perangkat komputer. Kerugian perusahaan-perusahaan di seluruh dunia hampir mencapai US$359 miliar atau sekitar Rp5103 triliun per tahun.

Kerjasama BSA dan pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah perusahaan yang tak memakai software berlisensi setiap tahun. Kendati demikian, BSA dan pemerintah akan terus berusaha mengedukasi mengenai dampak negatif pemakaian software tidak berlisensi.