Gizmologi
The Gizmo & Technology Universe. Situs teknologi dan gadget terkini.

Ponsel Ilegal Marak, Pemerintah Andalkan SIRINA untuk Monitor IMEI

SIRINA adalah Sistem Identifikasi dan Registrasi IMEI Nasional yang dikembangkan berdasarkan teknologi DIRBS dari Qualcomm.

Peredaran ponsel ilegal sudah sangat meresahkan. Sebenarnya sudah bertahun-tahun kalangan pelaku industri menjerit. Menurut data dari APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia), sebanyak 20% dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal.

Menurut Hasan Aula, Ketua APSI, setiap tahunnya ada sekitar 45 – 50 juta ponsel terjual di Indonesia. Sayangnya, sebanyak 20% di antaranya atau sekitar 9 juta unit adalah ilegal. Data ini sesuai juga dengan laporan dari EUIPO yang menyebut peredaran ponsel ilegal di Indonesia sebanyak 20,9% di mana untuk tingkat global rata-rata 12,9%.

Akibat dari maraknya ponsel ilegal tersebut, negara menjadi kehilangan potensi pemasukan pajak yang ditaksir hingga triliuan rupiah. Bukan hanya pemerintah, fenomena ponsel black market ini juga merugikan banyak pihak termasuk pengembang teknologi, operator seluler, dan konsumen.

Baca juga: Sehatkan Industri  Seluler, Pemerintah Dorong Operator Konsolidasi

Regulasi Pemerintah Menghentikan Ponsel Ilegal

Salah satu cara untuk memonitor keberadaan ponsel ilegal adalah dengan melalui IMEI (International Mobile Equipment Identification). Oleh karena itu, pemerintah tengah menggodok regulasi mengenai validasi IMEI melalui beleid dari tiga kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menurut rencana akan dikeluarkan pada 17 Agustus 2019.

Menurut Janu Suryanto, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, sistem kontrol IMEI sangat penting untuk melindungi industri dan konsumen di dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi, registrasi, dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi ketentuan.

Kebijakan validasi IMEI ini  bisa melindungi industri ponsel dari persaingan tidak sehat sebagai dampak peredaran ilegal. Selain itu, mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi bagi penggunanya. Juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi seluler dan menghilangkan ponsel BM (black market) dari pasar sehingga meningkatkan potensi pajak pemerintah.

Related Posts
1 daripada 27

“Dalam upaya mendukung program kontrol IMEI tersebut, dibutuhkan regulasi sebagai payung pengelolaan data IMEI. Dalam hal ini, Kemenperin mengatur terkait database IMEI dan Kementerian Kominfo mengatur mengenai pemanfaatan data IMEI dan terkait data IMEI pada operator,” kata Janu.

SIRINA Berbasis DIRBS

Alur kerja DIRBS

Teknologi yang akan dipakai untuk memonitor IMEI tersebut adalah Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS) yang dikembangkan oleh Qualcomm. Ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Qualcomm dan Kemenperin pada tahun 2017 untuk proses validasi data base IMEI.

“Ini merupakan wujud dukungan Qualcomm dalam membantu pemerintah untuk validasi IMEI,” kata Nies Purwanti, Director, Government Affairs South East Asia and Pacific Qualcomm di Jakarta (8/7/2019).

DIRBS sendiri merupakan platform yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel. Qualcomm disebut memberi perangkatnya secara gratis kepada pemerintah, sedangkan software-nya sendiri bersifat open source sehingga bebas dikembangkan sesuai kebutuhan. Proses alih teknologi dari Qualcomm ke pemerintah pun telah dilakukan.

Sistem yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan berbasis teknologi DIRBS tersebut akan diberi nama SIRINA (Sistem Identifikasi dan Registrasi IMEI Nasional). Pemerintah secara cermat tengah menggodok regulasi SIRINA agar bisa berjalan dengan baik.

Sistem kontrol SIRINA ini akan memproses database IMEI yang didapatkan dari berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya adalah database GSMA selaku penerbit IMEI, sertifikasi Postel dari Kemkominfo, data TKDN dari Kemenperin, data impor dari Kemendag, operator, individual, hingga laporan perangkat yang hilang atau dicuri. Hal ini untuk dapat diolah dan menghasilkan informasi atas daftar IMEI yang valid berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Informasi atas daftar IMEI yang valid tersebut, dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah terkait untuk membuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya. Saat ini, server sistem basis data IMEI atau SIRINA telah terpasang di Pusdatin Kemenperin dan telah dilakukan pelatihan kepada pengelola.