Sony memberikan tanggapan terhadap gugatan class action yang mempermasalahkan cara PlayStation Store mengungkap status lisensi game digital kepada konsumen. Dalam dokumen tanggapannya, Sony berargumen bahwa konsumen yang wajar seharusnya tidak menganggap pembelian game digital sebagai kepemilikan penuh atas software tersebut.
Gugatan bernama Heycock v. Sony Corporation of America diajukan oleh empat pemilik PlayStation di Pengadilan Distrik Utara California pada 18 Juni 2026. Para penggugat menilai proses checkout di PlayStation Store melanggar AB 2426, aturan California yang mengharuskan penjual memberikan informasi yang jelas ketika transaksi digital sebenarnya hanya memberikan lisensi, bukan kepemilikan.
Sony membantah konsumen dapat dengan mudah disesatkan mengenai hal tersebut. Dalam respons yang diajukan 21 Agustus, perusahaan menunjuk pada Software Product License Agreement (SPLA) yang harus disetujui sebelum pembelian. Perjanjian tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa software diberikan melalui lisensi dan bukan dijual kepada pengguna.
Baca Juga: State of Play September 2026 Digelar, Ini Jadwal Lengkap Indonesia
Sony Gunakan Riwayat Pembelian Penggugat
Untuk memperkuat argumennya, pengacara Sony juga menggunakan riwayat pembelian dua penggugat. Jason Mendoza disebut membeli Resident Evil Requiem pada 14 Februari 2026, sementara Edward Heycock membeli game yang sama secara digital seharga US$69,99 hanya 11 hari kemudian.
Menurut Sony, situasi tersebut menunjukkan bahwa konsumen tidak mungkin memperoleh kepemilikan penuh atas salinan digital secara individual. Jika transaksi pertama benar-benar memindahkan kepemilikan game kepada Mendoza, Sony berargumen Heycock seharusnya tidak dapat membeli salinan digital yang sama.
Namun, inti persoalan dalam gugatan bukan sekadar apakah konsumen memahami adanya lisensi. Para penggugat mempermasalahkan apakah informasi mengenai status tersebut sudah disampaikan dengan cara yang memenuhi ketentuan AB 2426. Dengan demikian, pengadilan nantinya perlu menentukan apakah mekanisme dan informasi yang diberikan PlayStation Store sudah cukup jelas menurut hukum California.
Perdebatan Makin Relevan di Era Digital
Kasus ini menjadi semakin menarik karena Sony sendiri telah mengonfirmasi rencana menghentikan produksi cakram fisik untuk game PlayStation baru mulai Januari 2028. Jika kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana, game baru akan semakin bergantung pada distribusi digital dan model lisensi.
Hakim Vince Chhabria dijadwalkan mendengar permohonan arbitrase sekaligus argumen alternatif Sony untuk membatalkan gugatan pada 1 Oktober di San Francisco. Putusan dalam perkara ini berpotensi menjadi salah satu acuan penting mengenai bagaimana platform digital menjelaskan perbedaan antara “membeli” sebuah produk dan memperoleh lisensi untuk menggunakannya.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
