Privasi data menjadi risiko kecerdasan buatan (AI) paling banyak mendapat perhatian dalam survei terhadap pelaku industri keuangan Indonesia, dengan hasil 82 persen responden menilai risiko AI perbankan Indonesia perlu dikendalikan.
Temuan itu tercantum dalam whitepaper “Digital Sovereign AI and the Future of Trusted Banking”, yang disusun PERBANAS, IBM, dan K&A. Studi ini melibatkan 91 responden dari 35 institusi keuangan, serta dilengkapi diskusi kelompok dan wawancara dengan tujuh narasumber.
Baca Juga: Apple Disebut Siapkan MacBook Pro Layar Sentuh dan iMac M6 Pekan Ini
Selain privasi data, responden juga menyoroti risiko keamanan siber dan regulasi. “Di Indonesia, AI bukan lagi masa depan perbankan. Hari ini, kecerdasan artifisial sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari di perbankan Indonesia,” kata Juvanus Tjandra, Managing Partner, IBM Consulting Indonesia, dalam acara peluncuran whitepaper ini di Jakarta, Rabu (27/10/2026).
Ia menambahkan, “ketika kita semakin cepat mengadopsi AI perbankan Indonesia dan kemampuan yang semakin otonom, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah bagaimana kita mengendalikan teknologi dan keputusan yang digunakan.”
Bagi nasabah, perhatian terhadap privasi relevan karena bank mengelola berbagai data pribadi dan transaksi. Ketika AI digunakan untuk membantu operasional, bank perlu memahami data apa yang dipakai, bagaimana sistem membuat keputusan, dan siapa yang bertanggung jawab mengawasi proses tersebut.
Kesiapan Tata Kelola AI Dinilai 2,74 dari 5
Survei itu menunjukkan penerapan AI di organisasi responden berada pada tahap berbeda-beda, dengan 34 persen responden mengatakan organisasi mereka masih menjalankan proyek percontohan atau uji coba terbatas.
Sementara itu, 18 persen responden menyebut AI telah diterapkan untuk beberapa kebutuhan operasional. 12 persen responden mengatakan organisasi mereka belum menjajaki penggunaan AI.
Di sisi lain, 4 persen responden menyatakan organisasi mereka sudah memperluas penggunaan AI lintas fungsi dengan tata kelola formal. Sebanyak 9 persen menyebut organisasi mereka memiliki inventaris penggunaan AI yang lengkap dan diperbarui secara berkala.
Inventaris tersebut dapat membantu organisasi mengetahui sistem AI digunakan dan memantau penerapan teknologi di berbagai fungsi. Meski begitu, angka dalam survei ini hanya mencerminkan jawaban responden, bukan audit terhadap seluruh bank di Indonesia.
Responden memberikan skor rata-rata 2,74 dari skala 5 untuk kematangan proses tata kelola AI di organisasi mereka. Penilaian itu mencakup dokumentasi, validasi, pemantauan kinerja, evaluasi berkala, dan pengawasan manusia.
Juvanus, mengatakan perhatian industri kini perlu mencakup cara AI perbankan Indonesia digunakan dan diawasi, termasuk data serta proses pengambilan keputusan.
“Pertanyaan bagi industri bukan lagi apakah AI perbankan Indonesia benar-benar digunakan, melainkan algoritma apa yang digunakan, bagaimana aliran data berlangsung, dan bagaimana keputusan dibuat,” papar Jovanus.
Pelatihan tata kelola AI juga menjadi bentuk dukungan yang paling banyak diminta, dipilih oleh 66 dari 91 responden. Kebutuhan lain yang disebut dalam rilis mencakup asesmen kesiapan dan pendampingan untuk menyusun inventaris penggunaan serta model AI.
AI Perbankan Indonesia, Tak Sebatas Lokasi Data
Studi tersebut juga membahas kedaulatan digital sebagai bagian dari transformasi perbankan. Sebanyak 73 persen responden survei menilai topik ini relevan bagi agenda transformasi organisasi mereka dalam 12–24 bulan ke depan.
Dalam konteks studi, kedaulatan digital mencakup kendali atas data, teknologi, model AI, aplikasi, dan tata kelola. Artinya, pembahasan AI perbankan Indonesia tidak berhenti pada lokasi penyimpanan data, tetapi juga menyangkut pihak yang dapat mengakses, mengawasi, dan mengambil keputusan atas sistem yang digunakan.
Johan mengatakan penyimpanan data di dalam negeri belum dengan sendirinya menjawab persoalan kedaulatan digital. Bank juga perlu memahami bagaimana data diproses dan mengalir ketika digunakan oleh model AI.
“Kedaulatan digital bukan hanya tentang lokasi, tetapi tentang kendali,” ujar Johan.
Pada polling interaktif yang dilakukan secara terpisah, 70 persen peserta memilih kemampuan memegang kendali penuh atas data, sistem, dan teknologi sebagai definisi yang paling sesuai dengan pemahaman mereka.
Ketua Bidang Technology & Security PERBANAS, Toto Prasetio, mengatakan industri perlu membangun pemahaman bersama mengenai penerapan kedaulatan digital seiring meningkatnya adopsi AI.
“Keselarasan yang lebih kuat antara bank, regulator, asosiasi industri dan mitra teknologi akan berperan penting dalam membangun tata kelola serta kapabilitas yang dibutuhkan untuk mendukung adopsi AI yang bertanggung jawab dan tepercaya,” kata Toto dalam rilis tersebut.
AI Perbankan Indonesia Sudah Punya Panduan AI dari OJK
Perhatian terhadap tata kelola AI muncul ketika industri perbankan Indonesia mulai memiliki acuan khusus untuk penggunaan teknologi tersebut.
Pada April 2025, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia. OJK menyebut dokumen itu sebagai panduan agar AI perbankan Indonesia dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab di industri bank umum.
Survei PERBANAS, IBM, dan K&A juga menanyakan pengenalan responden terhadap sejumlah acuan kebijakan. Dari 91 responden, sebanyak 43 orang menyebut panduan tata kelola AI OJK sebagai salah satu acuan yang mereka ketahui.
Adapun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disebut oleh 54 responden. Hasil ini menggambarkan tingkat pengenalan di antara peserta survei, sehingga belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat pemahaman seluruh industri perbankan.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
