Jakarta, Gizmologi – Kurang dari tiga bulan, Indonesia bakal memasuki tahun politik yang panas dengan digelarnya Pemilu pada 14 Februari 2024. Media sosial, termasuk TikTok, dibanjiri informasi yang belum tentu benar dan berpotensi menyesatkan.
Menurut Dewi Sari, Strategic Partnerships Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), tingkat hoaks yang beredar di Indonesia antara Januari hingga November 2023 sudah mencapai angka ribuan. “Menurut data TurnBackHoax.id, dari Januari hingga November 2023 tingkat hoax untuk isu politik mencapai 53,9 persen. Sedangkan untuk jumlah konten hoax yang beredar mencapai 2.045,” ujar Dewi dalam paparannya di acara Workshop Jurnalis yang digelar Forum Wartawan Teknologi (Forwat) di Jakarta (1/12).
Baca juga: Meta Bentuk Tim Khusus Lindungi Integritas Jelang Pemilu 2024 di Indonesia
Di kesempatan yang sama, Anggini Setiawan, Head of Communications TikTok Indonesia menegaskan bahwa TikTok berkomitmen melawan penyebaran misinformasi, baik terkait pemilu maupun isu-isu hangat lainnya. Cara ini dilakukan melalui berbagai upaya dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.
“Ada berbagai upaya yang kami lakukan untuk melindungi keamanan pengguna di platform kami, mulai dari sisi TikTok itu sendiri dan juga dari sisi pengguna. Kenapa harus dua sisi, karena untuk memberantas misinformasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Mafindo,” ujarnya.
Mafindo disebut merupakan salah satu mitra keamanan Tiktok. Organisasi ini mendapat privelese dengan dicantumkannya pada Pusat Panduan Pemilu 2024 di TikTok. “Mafindo membantu kami melawan penyebaran misinformasi di platform dengan melakukan prebunking, yaitu dengan menyediakan konten-konten edukasi di TikTok,” imbuhnya.
Tiktok Kombinasikan Teknologi Mesin dan Tim Moderasi
Anggini menambahkan, TikTok memiliki tim moderasi yang mengkombinasikan teknologi mesin dan tim moderasi manusia. Kombinasi kedua hal ini penting untuk memberikan konteks lokal terhadap suatu konten dan memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna dijaga dari berbagai sisi.
Ia menjelaskan, saat pengguna mengunggah sebuah konten, konten tersebut tidak langsung terposting. Konten akan melewati beberapa proses moderasi terlebih dahulu, dimulai dari analisis konten secara otomatis. Jika sudah melewati tahapan ini dan tidak terindikasi adanya pelanggaran, maka konten tersebut bisa langsung tayang. Sedangkan jika terkena flagging, nanti akan diteruskan ke moderasi manusia untuk ditinjau ulang.
“Jika lolos, maka konten akan terunggah. Dan sebaliknya, jika tidak sesuai dengan Panduan Komunitas kami, maka konten tidak akan ditayangkan,” jelas Anggini.
Anbar Jayadi, Outreach & Partnerships, Trust & Safety, TikTok Indonesia, menambahkan perihal Panduan Komunitas yang harus dipatuhi oleh semua pengguna ketika berinteraksi dan berkreasi di platform tersebut. Panduan Komunitas merupakan serangkaian norma dan kode etik umum untuk TikTok; termasuk memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menciptakan ruang yang ramah bagi semua orang.
“Jika ada pengguna melanggar, kontennya kami hapus. Yang melanggar berulang kali, akunnya kami takedown. Dalam konteks tertentu, kami juga dapat melaporkan kepada pihak otoritas, misalnya kasus-kasus serius seperti percobaan bunuh diri, penyiksaan anak, dan lainnya,” ujarnya.
Melalui Panduan Komunitas, TikTok memberikan 7 tema besar panduan, termasuk di antaranya topik keamanan dan kesejahteraan remaja, integritas dan keaslian, keamanan dan keberadaban, aktivitas komersial dan barang yang diatur, kesehatan mental dari perilaku, privasi dan keamanan, serta tema sensitif dan dewasa.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
