Gizmologi
The Gizmo & Technology Universe. Situs teknologi dan gadget terkini.

OnlinePajak Adopsi Teknologi Blockchain untuk Permudah Urus Administrasi Pajak

Teknologi Blockchain makin dikenal sejak mata uang kripto seperti Bitcoin booming. Blockchain secara teknis berarti teknologi penyimpanan data multiserver yang dihubungkan secara aman oleh kriptografi. Teknologi ini rupanya bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Seperti OnlinePajak menggunakan Blockchain untuk aplikasi perpajakan berbasis web yang mempermudah wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajak mereka.

Bagi obyek pajak, baik individual mau pun perusahaan, membayar pajak bisa jadi momen yang menguras kesabaran. Terutama bagi perusahaan yang mempunyai ragam pajak sebab mereka biasanya mengurusnya per bulan. Tak jarang orang yang mau membayar pajak urung berkontribusi karena rantai administrasi yang panjang.

Bagi obyek pajak pribadi, mengurus Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di saat jelang tenggat waktu bisa membuat kapasitas server terganggu jika banyak yang mengakses bersamaan. Belum lagi tiada bukti setor pajak menjadikan mereka bertanya-tanya apakah pajak mereka sampai ke pemerintah.

Sistem yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bank Indonesia, bank persepsi hingga pihak ketiga, seperti jasa penyedia aplikasi dan kantor pos, membuat data pajak rentan terhadap kesalahan dan kurang transparan. OnlinePajak menggunakan Blockchain dirancang untuk memudahkan masyarakat mengurus pajak sekaligus menjamin rasa aman.

“Itulah sebabnya kami memilih blockchain. Kami percaya teknologi blockchain adalah solusinya. Ini bisa meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan bisa mendapatkan penerimaan pajak,” kata Charles Guinot dalam peluncuran fitur blockchain OnlinePajak di Jakarta pada Jumat, 27 April 2018.

Seperti buku kas besar yang tersebar di jaringan peer-to-peer yang telah disepakati, OnlinePajak menggunakan blockchain yang mencatat setiap perubahan data yang terjadi secara efisien dan permanen. Setiap pihak atau yang disebut node akan memperoleh informasi mengenai transaksi yang terjadi dan harus melakukan validasi terhadap block baru, sebagai sebuah konsensus.

“Masing-masing pihak akan memiliki catatan dari setiap proses dan dapat saling mengecek keberlangsungan pembayaran pajak. Data wajib pajak dapat tetap terjamin kerahasiaannya karena kita tetap dapat memilih data apa saja yang akan dimasukkan dalam jaringan yang kita buat,” kata Charles.

Related Posts
1 daripada 6

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang turut hadir dalam acara hari ini mengatakan blockchain OnlinePajak akan sangat membantu, terutama bagi korporasi. Ia menggarisbawahi OnlinePajak menggunakan blockchain akan mendorong startup, seperti Tokopedia dan Go-Jek, mengumpulkan pajak dari sopir (Go-Jek) dan merchant (Tokopedia) atas nama pemerintah.

“Selain itu, pendaftaran NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak) juga harus dipermudah,” imbuhnya.

Meski marak dengan startup yang memanfaatkan internet, rasio penerimaan pajak nasional malah turun pada tahun lalu, menjadi 10,3%. Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan ada yang salah dengan sistem perpajakan nasional sebab yang bisa ditarik pajak menjadi lebih sedikit.

Baca juga: Layanan E-Samsat Jawa Barat Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan

“Ada yang salah. Salah satunya kepercayaan. Banyak orang ngeluh lapor saja sulit. Maka saya kira teknologi tidak bisa ditunda-tunda,” katanya.

Ia berharap pemerintah akan lebih berperan sebagai fasilitator sehingga wajib pajak akan menjadi raja pajak, bukan lagi obyek pajak.

OnlinePajak diharapkan mampu membantu pemerintah mencapai target realisasi pajak. Dirintis sejak 2015, startup tersebut kini membantu lebih dari 500 ribu wajib pajak, termasuk individual dan badan. Hingga akhir 2017, OnlinePajak mengelola Rp43 triliun.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.