Pemerintah Amerika Serikat (AS) lewat Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan mengumumkan aturan sementara baru pada Senin, 16 November 2026, terkait ekspor chip AI tertentu.
BIS menyatakan, operator pusat data di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brasil sekarang harus memiliki lisensi pemerintah AS agar bisa beli chip AI canggih dari Nvidia dan produsen Amerika lainnya.
Adapun tujuannya untuk menutup celah yang selama ini dipakai perusahaan China, yaitu menyewa daya komputasi AI lewat pusat data di negara ketiga untuk melatih model AI, sebagaimana dilansir BBC, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Google Tutup 19.372 Kanal YouTube Terkait Kampanye Pro Pemerintah Indonesia
Mengapa AS ikut mengatur penyewaan server? Aturan ini mengincar chip sekaligus daya komputasi yang dihasilkannya. Banyak perusahaan China menyewa daya komputasi di luar negeri untuk melatih model AI. Seluruh proses pelatihan berjalan di server pusat data tersebut.
Dengan cara ini, pelanggan bisa memakai chip AI canggih tanpa perlu membawa perangkat fisik ke China. Perkembangan layanan cloud seperti inilah yang disorot BIS. Selain itu, aturan lisensi membuat Washington bisa melihat ke mana chip buatan perusahaan AS itu pergi.
BIS menilai kelima negara yang masuk ke dalam daftar menghadirkan “risiko pengalihan lebih tinggi dari normal”. Permohonan lisensi pun akan dinilai satu per satu.
BIS juga memberi pengecualian pada ketentuan akses jarak jauh untuk sistem rekomendasi komersial, seperti layanan yang memilih produk untuk ditampilkan kepada pelanggan toko online atau menyarankan konten di media sosial.
Mengapa Indonesia Ikut Jadi Sorotan Aturan Ekspor Chip AI?
Dengan lonjakan permintaan pusat data saat ini, Batam dan Johor di Malaysia disebut sebagai hub pusat data regional yang sedang naik daun. Keduanya menampung limpahan permintaan setelah Singapura mulai membatasi pembangunan pusat data baru.
Nama Indonesia juga mencuat setelah Megaspeed, perusahaan pusat data asal Singapura dan pembeli chip AI Nvidia terbesar di Asia Tenggara, dituduh menyelundupkan chip ke perusahaan China lewat fasilitas di Malaysia, Indonesia, dan Thailand.
Walau begitu, Megaspeed sudah membantah tuduhan tersebut dan menyebutkan bisnisnya sah, dan mengaku menyewa penasihat hukum eksternal untuk investigasi internal.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pun sempat mengatakan, Indonesia terbuka untuk membahas kebijakan tersebut dengan AS. Kepada The Jakarta Post, Menkomdigi menyebut perdagangan chip mendukung produktivitas nasional. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan hukum internasional.
Negara lain bereaksi berbeda. Singapura mengaku berkomunikasi dengan otoritas AS dan menjajaki cara memfasilitasi akses tepercaya bagi perusahaan lokal.
Pakar perdagangan internasional Naoise McDonagh dari Edith Cowan University, Australia, memperkirakan Malaysia dan Thailand paling terpukul, karena pembangunan pusat data di sana banyak digerakkan pembeli China.
Reema Bhattacharya dari firma penasihat Verisk Maplecroft membaca situasinya lebih tenang. “Investasi yang didukung perusahaan teknologi besar dan punya pelanggan jelas,” katanya kepada BBC. Tapi ia mengakui satu hal: aturan ini menutup salah satu jalur paling praktis bagi pengembang AI China untuk mengakses komputasi mutakhir.
Aturan pembatasan ekspor chip AI ini terbit menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Shenzhen pekan ini. Statusnya masih sementara, dan Singapura, Malaysia, serta Thailand baru mulai merespons.
TSMC Tambah Investasi Rp1.600 Triliun di Amerika Serikat
Di sisi lain, TSMC kembali menunjukkan ambisinya dalam memperluas kapasitas produksi semikonduktor global. Setelah mencatatkan kinerja keuangan yang kuat pada kuartal kedua tahun ini, perusahaan asal Taiwan tersebut mengonfirmasi rencana investasi tambahan senilai US$100 miliar untuk pengembangan fasilitas produksinya di Arizona, Amerika Serikat.
Investasi baru ini melengkapi komitmen yang telah digelontorkan sebelumnya. Secara total, nilai investasi TSMC di Arizona kini mencapai sekitar US$165 miliar, menjadikannya salah satu investasi asing terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Langkah ini juga memperkuat upaya pemerintah AS dalam membangun rantai pasok semikonduktor yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada produksi di Asia.
Meski demikian, proyek sebesar ini tidak akan terealisasi dalam waktu singkat. Pembangunan fasilitas fabrikasi chip atau fab membutuhkan proses yang panjang, mulai dari desain, pengadaan peralatan, hingga konstruksi. Karena itu, dampak nyata dari investasi tersebut kemungkinan baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

