Gizmologi
Situs Berita Gadget dan Teknologi Indonesia

7 Hal yang Perlu Diketahui tentang Aturan Validasi IMEI di Indonesia

2 4.805

Kebijakan validasi IMEI yang diteken tiga kementerian, Kominfo, Perdagangan dan Perindustrian akan diberlakukan pada 18 April 2020. Pemerintah dan ekosistem industri sepakat dengan skema white list untuk memblokir ponsel selundupan atau BM (black market) yang diaktifkan setelah tanggal itu.

Menurut Nur Akbar Said, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dari pengendalian validasi IMEI ini sedang dalam proses harmonisasi.

“Pada Intinya aturan skema whitelist sudah disepakati oleh seluruh eksosistem industri dan pihak kementerian terkait, Kemkominfo, Perindustrian dan Perdagangan,” ujar Nur Akbar, saat talkshow online ITF di Jakarta (15/04).

Baca Tutorial: Cara Daftar IMEI untuk Mengaktifkan Smartphone yang Terblokir

1. SIBINA Diganti CEIR Hibah dari Telkomsel

Akbar mengungkapkan bahwa memang ada perubahan dari aturan sebelumnya sehingga ada penyesuaian pengaturan IMEI. Perubahan tersebut adalah Sistem Informasi Basis Data Identifikasi Perangkat Telekomunikasi Bergerak (SIBINA) tidak akan digunakan lagi. Mesin SIBINA yang sebelumnya bernama SIRINA merupakan hibah dari Qualcomm.

Penggantinya adalah Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang akan terintegrasi dengan yang terintegrasi dengan CEIR (Central Equipment Identification Registration) dan EIR (Equipment Identity Register) sebagai suatu kesatuan sistem yang dioperasikan oleh Pemerintah. Per 12 April 2020 ditegaskan bahwa instalasi CEIR di Cloud sudah siap. Untuk kapsitas CEIR sendiri mencapai 1 miliar triplet (IMEI-MSISDN-IMSI).

“Hanya tinggal menunggu data dump dari operator. Sedangkan API untuk koneksi semua stakeholder sudah siap. Kemudian untuk integrasi dengan pihak operator, Telkomsel sudah siap terintegrasi, Indosat Ooredoo, XL, Smartfren dalam proses koneksi, H3I dalam uji PING test. Intinya sudah tidak ada masalah,” papar Akbar.

Sementara Najamudin, Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional Kemenperin juga menyatakan bahwa  Kemenperin pada dasarnya sudah siap. “Kami menunggu serah terima perangkat CEIR hibah dari Telkomsel dan menunggu keputusan, siapa yang akan mengelolanya. Hal ini penting untuk menentukan pihak yang nanti nya akan membuka costumer service,” ujarnya.

Dijelaskan lebih lanjut, ada beberapa tugas pokok Kemenperin dalam pengaruran IMEI dengan CEIR ini, di antaranya Kemenperin menyiapkan link ke CEIR yang berada di Gedung Cyber 1, menyiapkan SDM untuk operasional CEIR, menyiapkan Data IMEI TPP dalam SIINAS dan mengelola operasional sistem Whitelist/CEIR 24 jam.kontrol validasi IMEI

2. Validasi IMEI 18 April dengan Skema White List

Saat perancangan, ada dua skema yang jadi opsi, yakni white list dan black list. Selanjutnya, skema whitelist telah disepakati oleh seluruh operator di Indonesia. Menurut Ismail MT, Dirjen Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Infromatika (SDPPI) Kemkominfo, keputusan itu diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Skema itu supaya masyarakat tidak terlanjur beli, baru diblokir. Pertimbangannya melindungi kepentingan masyarakat, mitigasi resiko masyarakat yang terlanjur membeli gawai kemudian diblokir.

Skema white list bersifat preventif. Skema ini merupakan bentuk pencegahan suatu produk ponsel ilegal untuk bisa aktif di jaringan operator. Agar ada kepastian hukum dari operator untuk mengaktifkan perangkat di jaringannya.

Pada praktiknya, skema whitelist akan membuat ponsel yang kode IMEI tidak terdaftar dalam basis data Kemenperin akan dinonaktifkan dari layanan seluler sejak awal. Sehingga hanya ponsel legal yang memiliki IMEI terdaftar di Kemenperin yang bisa mendapatkan sinyal seluler.

Nur Akbar menegaskan, aturan validasi IMEI tersebut tidak akan mengganggu pada pengguna ponsel eksisting. Mereka yang membeli ponsel dan mengaktifkannya sebelum tanggal 18 April 2020 tetap akan mendapatkan layanan seluler.

“Jika konsumen membeli ponsel Black Market maka secara otomatis tidak akan mendapatkan layanan selular. Sementara yang membeli ponsel dengan IMEI secara resmi, secara otomatis akan mendapatkan layanan selular,” kata Akbar.

3. Kewajiban untuk Pelaku Usaha Termasuk E-Commerce

Sementara itu, Ojak Manurung, Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kemendag, menyatakan pihaknya telah menyiapkan dua peraturan menteri (Permen). Pertama, Permen nomor 78 tahun 2019 tentang petunjuk penggunaan layanan jaminan purna jual untuk produk elektronika dan telematika. Di dalam nya terkait dengan pasal yang menjamin bahwa produk yang diperdagangkan itu sudah tervalidasi atau teregistrasi.

Kemudian yang kedua adalah Permendag No. 79 Tahun 2019 terkait dengan kewajiban mencantumkan IMEI pada kemasan untuk produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. “Bagi pelaku usaha, termasuk juga produsen dan importir wajib mencantumkan IMEI pada kemasan,” tegasnya.

Peraturan yang sama juga berlaku bagi masyarakat yang membeli ponsel secara daring atau online melalui market place. Menurut Ojak, para market place ini juga harus turut bertanggung jawab terhadap ponsel atau produk HKT (Handphone / telepon seluler, Komputer Genggam, dan Tablet) yang diperjualbelikan oleh merchant-nya.

Itu sebabnya, penyedia marketplace pun harus meminta surat pernyataan dari para merchant bahwa tidak akan menjual produk HKT yang illegal.

4. Prioritas Pada Perlindungan Konsumen 

Merza Fachys, Presiden Direktur Smartfren Telecom sekaligus Wakil Ketua ATSI  menyatakan kesiapan terhadap pemberlakukan validasi IMEI. Menurutnya, pelaku industri mendukung penuh terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah.

“Namun satu prinsip yang dari awal kita pegang ini adalah kebijakan ini harus betul-betul melindungi konsumen kita tanpa satu hal yang memberatkan. Sekarang ini ada sekitar 280 juta pengguna handphone yang saat ini aktif. Maka kebijakan ini ketika diberlakukan tidak boleh ada satu dampak apapun terhadap mereka yang sudah aktif dari sejak sebelum peraturan ini ada. Ini prinsip yang sama-sama kita sepakati,” ungkap Merza.

Ketua Umum APSI, Hasan Aula, juga antusias menyambut regulasi pengaturan IMEI yang tinggal menghitung hari. Sebagaimana ATSI, yang menjadi perhatian bagi APSI adalah konsumen harus dilindungi. Ia berharap, dari awal ketika aturan IMEI ini disampaikan oleh pemerintah akan diberlakukan, anggota APSI terus menerus diinformasikan perkembangannya. Terutama pada pemegang merek, produsen, sampai distributor agar menginformasikan pada channel-channel nya.

Sementara Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, kebijakan validasi IMEI harus memprioritaskan aspek perlindungan konsumen, bukan semata kerugian negara. Yang penting, katanya, “Masyarakat harus memastikan ponsel yang akan dibelinya adalah ponsel legal dan jangan terima jaminan toko karena itu berarti ponsel BM,” ujarnya.

Selain itu, salah satu yang menjadi concern dari kebijakan validasi IMEI ini adalah perlindungan data pribadi. Dikhawatirkan, sistem akan membaca seluruh data yang dimiliki oleh masyarakat pengguna ponsel di Indonesia.

Najamudin menyatakan bahwa mayarakat tidak perlu khawatir tentang hal tersebut karena SIINAS dan CEIR tidak bisa membaca data secara detail. Hanya bisa membaca IMEI-MSISDN-IMSI saja.

5. Ponsel Turis Tetap Bisa Digunakan, Tapi…

Tidak hanya ponsel Black Market, kebijakan ini berpengaruh juga pada turis atau orang asing yang bepergian ke Indonesia. Ponsel turis atau siapa pun yang datang dari luar negeri dengan membawa ponselnya tetapi menggunakan SIM operator seluler Indonesia secara otomatis tidak akan mendapatkan layanan seluler.

Namun, jika para turis tetap menggunakan SIM negara asal dan menggunakan layanan roaming, mereka akan mendapatkan layanan seluler. Hal ini tentu akan menyulitkan jika para turis ini ingin menikmati tarif komunikasi yang lebih terjangkau dengan menggunakan kartu perdana lokal.

6. Validasi IMEI Bermasalah, Konsumen Bisa Refund

APSI menyatakan sudah membicarakan terkait jika ada masalah di lapangan. Pertama, jika terjadi di toko resmi maka masyarakat atau konsumen dapat langsung melakukan refund ke toko tempat membeli nya.

Jika ada di level dealer maka akan dibuka channel komunikasi ke distributor untuk menyelesaikan kasus yang muncul. Sehingga harapannya, pemberlakukan aturan IMEI ini pun dapat berjalan smooth, tapi kalau ada masalah dapat diselesaikan dengan cepat.

“Dengan begitu, kami berharap konsumen juga tidak perlu takut membeli smartphone baru. Bagi pengguna ponsel saat ini dan menggunakan simcard lokal juga tidak ada masalah. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya aturan IMEI yang akan diberlakuka tanggal 18 April mendatang”, ungkap Hasan.

7. Infografik Validasi IMEI

infografik validasi imei