Gizmologi
The Gizmo & Technology Universe. Situs teknologi dan gadget terkini.

Sehatkan Industri Telekomunikasi, Pemerintah Dorong Operator Konsolidasi

Konsolidasi operator seluler yang sudah menjadi wacana dan didorong pemerintah sejak tahun 2015 kembali mengemuka. Pemerintah menilai jumlah operator telekomunikasi Tanah Air saat ini masih terlalu banyak. Sebagai catatan, saat ini ada enam operator, yaitu Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, Smartfren, Hutchison 3 Indonesia, dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Net1). Belum termasuk provider BWA yang sebagian sudah gulung tikar.

Dengan banyaknya jumlah operator tersebut, tidak semuanya bisa mendapatkan jatah frekuensi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Akibatnya, konsumen tak menikmati pelayanan yang maksimal. Itu masih ditambah dengan persaingan yang kian sengit. Dampaknya, industri telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif.

Kondisi Industri Telekomunikasi

Industri telekomunikasi sepanjang tahun 2018 semakin terpuruk. Menurut Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), untuk pertama kalinya dalam sejarah, industri telekomunikasi Indonesia mengalami pertumbuhan minus 6,4 persen pada 2018.

Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor penting yakni penurunan layanan voice/SMS yang telah digantikan oleh layanan baru dari penyelenggara Over the Top (OTT), perang tarif antar operator di layanan data, dan juga adanya regulasi registrasi SIM Card.

M Danny Buldansyah, Ketua Dewan Pengawas ATSI mengakui bahwa tarif harga di industri seluler saat ini sangat murah. Padahal biaya operasional sangat tinggi. Sehingga margin operasi terus menurun. “Ini mengakibatkan tidak sehatnya industri secara keseluruhan,” ujar Danny, di talkshow Indonesia Technology Forum 2019 di Balai Kartini (02/05/2019).

Meski demikian, ATSI optimis industri telekomunikasi di Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh. Dimana dukungan penuh dari pemerintah sangat diharapkan. Antara lain melalui kebijakan dan regulasi yang menyehatkan kompetisi, serta menjamin keberlangsungan bisnis telekomunikasi. Serta perlunya pemutakhiran regulasi untuk teknologi dan layanan baru seperti 5G, Fixed Wireless Access dan IoT, dan penyediaan frekuensi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya.

“Konsolidasi menurut pengamatan kami adalah hal yang paling logis untuk menyehatkan industri ini. Namun Pemerintah juga perlu membuat aturan dan regulasi yang jelas untuk mempermudah apabila ada operator yang akan melakukan konsolidasi, serta perlu dilakukan simplifikasi perizinan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” jelas Danny.
Baca juga: Jalan Panjang Wujudkan Iklim Kompetisi Sehat di Industri Telekomunikasi

Menkominfo Rudiantara:Belum Ideal

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rudiantara mengatakan kondisi industri telekomunikasi di Indonesia belum ideal karena terlalu banyak pemain. Sehingga terus mendorong adanya konsolidasi yang bisa menjadi salah satu faktor yang mampu membuat industri telekomunikasi menjadi lebih sehat dan bergairah.

Rudiantara bahkan menandaskan bahwa sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah mendorong operator telekomunikasi berkonsolidasi karena membutuhkan skala ekonomi yang lebih besar. Karena dengan economic of scale yang meningkat, perusahaan telekomunikasi memiliki bargaining power.

“Konsolidasi perlu dilangsungkan dengan tujuan agar industri telekomunikasi akan menjadi efisien. Dan hal itu sudah mulai disadari oleh para pemegang saham antar operator telekomunikasi. Konsolidasi itu corporate action sehingga pemegang saham yang menentukan tapi pemerintah yang memfasilitasi,” kata Rudiantara yang juga hadir di talkhow ITF di Jakarta (02/05/2019).

Selain itu, Rudiantara juga menganggap registrasi prabayar yang telah dilakukan selama ini belum dimaksimalkan. Padahal itu salah satu ruang untuk meningkatkan topline. Registrasi prabayar bukan hanya untuk security, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Dimana operator bisa melakukan data mining atau menggunakan machine learning untuk mendapatkan profil pelanggan yang bisa dikonversi menjadi penawaran.

Related Posts
1 daripada 2

Regulasi Konsolidasi Industri Telekomunikasi

Ada satu kendala yang membuat operator enggan melakukan konsolidasi. Undang-undang Telekomunikasi Tahun 1999 yang mengamanatkan, frekuensi itu milik negara. Akibatnya jika satu operator berhenti karena berbagai sebab, antara lain karena diakuisisi oleh pihak lain, frekuensinya harus dikembalikan kepada pemerintah.

Masalah utamanya, frekuensi yang harus dikembalikan ke pemerintah. Sehingga bisa-bisa mereka membeli perusahaan kosong, padahal tujuan mengakuisisi operator lain berharap mengangkut juga frekuensinya.

Menurut pria yang akrab dipanggil Chief RA tersebut, saat ini Kemenkominfo sedang menyusun aturan merger dan akuisisi di sektor telekomunikasi yang intinya nanti akan ada keadilan bagi industri. Termasuk frekuensi tidak akan diambil pemerintah jika ada aksi korporasi satu operator mengakuisisi operator lain. Aturan ini sedang dipersiapkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Kendati demikian, konsolidasi bisa dilakukan tanpa perlu menunggu aturan keluar.

Tantangan Konsolidasi

Ismail, Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sekaligus Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) menyebutkan ada tiga hal penting terkait usaha konsolidasi industri telekomunikasi.

Pertama tujuan dari konsolidasi industri telekomunikasi itu adalah membuat sehat industri agar sustainability dari pembangunan infrastruktur ini terus berjalan. Dengan terjadinya konsolidasi maka segmen pasar yang tersedia itu cukup sehat untuk dibagi dengan jumlah operator yang tersedia.

Menurutnya, saat ini kondisi pasar terlalu ketat dengan jumlah operator yang sudah banyak. Hal ini membuat persaingan menjadi tidak sehat sehingga keberlangsungan, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur, menjadi berkurang.

Kedua soal frekuensi. Ini resource esensial yang sangat penting bagi kelanjutan dari merger itu, maka pihak operator menanyakan kepada regulator bagaimana policy dan regulasinya. Pada dasarnya mengenai frekuensi ni akan dievaluasi oleh pemerintah kalau terjadi merger. Kemudian evaluasi yang paling pas untuk jumlah perusahaan baru itu frekuensi berapa itu akan kami terbitkan.

Dalam hal ini, BRTI tengah membahas formulasi mengenai cara regulator dalam melakukan evaluasi tersebut agar transparan sehingga operator bisa melakukan perhitungan ketika melakukan merger. Hal ini menurutnya bisa mempengaruhi biaya dari merger itu sendiri.

Ketiga adalah isu soal pelanggan. Jadi dengan adanya merger ini, pelanggan akan diuntungkan karena akan terjadi sebuah perusahaan yang sehat dalam memberikan layanan kepada publik.

Selain itu, ia menyebut bahwa mereka secara garis besar sama-sama ingin industri telekomunikasi di Indonesia itu sehat sehingga infrastruktur telekomunikasi Tanah Air bisa terus tumbuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Industri telekomunikasi ini beda dengan infrastruktur jalan, jembatan, airport, karena pemerintah mengeluarkan APBN untuk membangun itu. Sedangkan telekomunikasi, pembangunan infrastrukturnya dilakukan oleh para pelaku usaha sendiri, makanya kesehatan perusahaan telekomunikasi ini sangat penting karena mereka bisa invest terus untuk membangun infrastruktur,” ujar Ismail.

Ia menambahkan, UU dan PP yang dibutuhkan terkait konsolidasi sudah ada sehingga kegiatan tersebut sejatinya dapat dilakukan saat ini. Walau demikian, Ismail mengatakan pihaknya tengah menyiapkan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), agar prediksi mengenai hitung-hitungan dari kegiatan konsolidasi dapat disiapkan lebih baik.