Gizmologi
The Gizmo & Technology Universe. Situs teknologi dan gadget terkini.

Upaya Menghalau Konten Negatif Media Sosial dari Hulu ke Hilir

Maraknya konten negatif berupa berita bohong (hoax) maupun perundungan (bullying) di media sosial telah mencapai pada tahap mengkhawatirkan. Bahkan dianggap menjurus pada perpecahan dan integritas berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi kekhawatiran banyak pihak, terutama pemerintah, pegiat media sosial, hingga industri yang terkait seperti operator seluler dan aplikasi media sosial (OTT).

“Regulasi jelas mengatur tentang konten media sosial yang bertentangan dengan kaidah bernegara dan tidak sesuai dengan budaya bangsa,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, saat ditemui di Jakarta, beberapa hari yang lalu.

Regulasi yang dimaksud adalah UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 19 tahun 2016 yang mengatur bagaimana cara menggunakan media sosial dengan benar. Agar bisa menangkal konten negatif di media sosial,  menurut pria yang akrab dipanggil Chief RA ini, sangat penting melakukan kerjasama antara semua elemen bangsa bergerak memerangi konten negatif di media sosial.

Pemerintah, masyarakat di semua segmen, hingga platform harus bergerak bersama. Konsepnya, menurut Rudiantara, Kementerian Komunikasi dan Informasi menangani konten negatif ini dari hulu hingga hilir. “Hulunya adalah literasi informasi sesuai amanah UU ITE no.19 tahun 2016. Sedangkan di sisi hilir ada pendekatan hard approach seperti pemblokiran situs dan sebagainya,” ungkap Rudiantara,

Sebagai informasi, saat ini sistem Trust+ yang dikelola pemeritah telah berisi 800 ribu black list, tetapi juga membuat daftar internet positif yang mencapai 250 ribu. Targetnya, dalam 2-3 tahun ke depan, daftar positif ini sudah melebihi black list.

Para pembicara di seminar tentang konten negatif media sosial yang diadakan oleh Indonesia Technology Forum, 28/8/2017 (Foto: Bambang/Gizmologi)

Sementara itu, Agung Harsoyo, Komisioner BRTI sekaligus dosen Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung dalam seminar yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF) pada Senin (28/8/2017) mengatakan BRTI mendorong sinergi semua pihak dan lembaga dalam menanggulangi konten negatif di media sosial. “Aturan registrasi pelanggan telekomunikasi akan diperbaiki dan pemberlakukan IPv6 sebagai digital identity dan memudahkan tracking pengguna internet yang negatif,” tambah Agung.

Related Posts
1 daripada 14

Dari perwakilan pelaku over the top (OTT) dihadiri oleh Agung Yudha Project Policy Lead Twitter Indonesia. Ia mengatakan Twitter berkomitmen meredam dan mencegah konten media sosial yang negatif. “Kami memiliki sistem filterisasi konten, sehingga konten negatif tidak beredar. Secara global kami telah memblokir sejuta akun terkait terorisme dan kekerasan,” jelasnya.

Agung Yudha juga menambahkan bahwa semestinya pengguna aplikasi juga membaca rules and term of services sebelum menggunakan layanan. Karena di sana ada aturan tentang conservation yaitu ketika posting itu sudah menjadi konsumsi publik.

Sebagaimana diketahui, Twitter merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebar konten negatif seperti hoax, bullying, kebencian dan sebagainya. Walaupun filterisasi telah dilakukan, namun sampai saat ini penyebaran konten negatif masih kuat.

Semintar ITF tersebut dihadiri pula oleh KH Masduki Baidlowi, Ketua MUI Bidang Infokom sekaligus Wasekjen PBNU. MUI beberapa waktu lalu telah menerbitkan Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah (urusan kemasyarakatan) melalui media sosial. Salah satu isinya adalah setiap muslim yang bermuamalah lewat media sosial diharamkan melakukan ghibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan.

MUI juga mengharamkan aksi perundungan, ujaran kebencian, serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan. “Kami mengajak lembaga-lembaga lain untuk bekerja sama meniadakan konten negatif yang berujung pada keresahan masyarakat tersebut,” tambah Masduki.

Agar tidak terjebak dalam persoalan dan resiko hukum, sebaiknya masyarakat harus memahami regulasi yang ada, menegakkan etika bermedia sosial mulai dari diri sendiri, selalu melakukan cek terhadap kebenaran informasi yang akan dibagi (share) ke publik, juga harus berhati-hati bila ingin mem-posting hal-hal atau data yang bersifat pribadi. Selalu ingat pepatah di era digital, Jarimu Harimaumu.

This post is also available in: enEnglish (English)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More