28 Ribu Data Anggota Polri Bocor, Pakar Siber: Jelas Berbahaya

Jakarta, Gizmologi – Ribuan data anggota Polri bocor. Data milik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibocorkan seorang hacker asal Brasil. Ia juga juga pernah melakukan aksi deface pada web Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha menjelaskan bahwa aksi peretasan yang dilakukannya merupakan bentuk hacktivist. Di mana hacker mengungkap kerentanan keamanan siber dari situs institusi atau lembaga. Seperti aksi yang membuat data anggota Polri bocor.

“Rendahnya awareness mengenai keamanan siber merupakan salah satu penyebab mengapa banyak situs pemerintah yang jadi korban peretasan,” ujar Pratama dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/11/2021).

Lebih lanjut Pratama mengatakan situs dan data Polri memang kerap dibobol, kemudian dijual ke RaidForum atau situs gelap dengan bebas. Ia menjelaskan bahwa di forum tersebut, juga diberikan sampel data untuk bisa di download dengan gratis.

Baca Juga: Hacker Bobol Database Polri, Beberkan Pelanggaran Anggota Polisi

Data anggota Polri bocor

hacker bobol database Polri

Polri disebut Pratama harus belajar dari berbagai kasus peretasan yang pernah menimpa institusinya agar bisa lebih meningkatkan kepedulian keamanan dan memperkuat sistem yang dimiliki. Setidaknya ketidakpedulian ini bisa dilihat dari anggaran dan tata manajemen yang mengelola sistem informasi. Sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi data anggota Polri bocor.

Mengingat lampiran database yang dipublikasikan berisikan banyak informasi penting dari data pribadi personel kepolisian, misalnya nama, NRP, pangkat, tempat dan tanggal lahir, satker, jabatan, alamat, agama, golongan darah, suku, email, bahkan nomor telepon.

“Ini jelas berbahaya,” kata Pratama yang pernah menjabat di Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) atau kini disebut BSSN.

Apalagi disebutkan pula kolom data rehab putusan sidang, jenis pelanggaran, keterangan id propam, dan status kapan hukuman yang dijalani selesai. Besar kemungkinan file yang dibocorkan merupakan data dari pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri.

“Kemungkinan besar serangan ini sebagai salah satu bentuk hacktivist (peretas) sambil mencari reputasi di komunitasnya dan masyarakat, ataupun untuk melakukan perkenalan tim hacking-nya,” paparnya.

Lebih lanjut Pratama berharap Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) nantinya bisa hadir dengan cukup kuat, sehingga bisa memberikan peringatan sejak awal pada lembaga negara dan swasta sebagai pengolah data pribadi. Sebab jika sejak awal pengelola data pribadi tidak diperlakukan dengan baik dan terjadi kebocoran, maka ada banyak ancaman bahwa mereka akan kena tuntutan ganti rugi puluhan miliar rupiah.

“Ini pun harusnya bisa dilakukan langkah segera dalam hitungan jam,” pungkasnya.

Tinggalkan komen