Ternyata masih banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan software bajakan. Saat ini, lebih dari 80 persen perusahaan di Indonesia menggunakan software ilegal. Setidaknya, inilah hasil temuan dari BSA, sebuah aliansi perusahaan software yang dimotori oleh Microsoft.
Menurut BSA, solusinya adalah menguatkan penegakan hukum Indonesia untuk memastikan bahwa perusahaan berhenti menggunakan software ilegal dalam operasi bisnis mereka. Mengedukasi para pemimpin bisnis tentang risiko keamanan yang berkaitan dengan software ilegal itu penting. Begitu juga penegakan komprehensif undang-undang hak cipta software Indonesia di antara perusahaan.
Dalam siaran pers yang diterima Gizmologi, BSA disebut telah menyelenggarakan kampanye pendidikan perusahaan di Indonesia untuk membantu para pemimpin bisnis memahami pentingnya menggunakan software yang legal. Tetapi, terlalu sedikit perusahaan yang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melegalkan software yang mereka gunakan.
Direktur Senior BSA, Tarun Sawney, mengatakan perusahaan yang menggunakan software ilegal dapat membahayakan pelanggan, karyawan, dan warga Indonesia lainnya. “Masalah penggunaan software ilegal oleh perusahaan harus ditanggapi dengan serius. Hanya pemerintah Indonesia yang bisa menyelesaikan masalah ini karena terlalu banyak perusahaan tidak mau atau tidak bisa mematuhi peraturan,” ujarnya.
Di wilayah ASEAN lainnya, pemerintah menindak perusahaan yang menggunakan software ilegal dan sebagai hasilnya data warga mereka lebih aman di beberapa tahun terakhir ini. Di Vietnam, Thailand, dan Filipina, persentase perusahaan yang menggunakan software asli naik dan tren pengunaan software ilegal telah menurun. Tetapi tidak di Indonesia.
Menurut BSA Global Survey, Indonesia tetap diatas 80 persen, Vietnam jatuh ke 74 person, tingkat Thailand adalah 66 persen dan tingkat Filipina adlaah 64 persen.
Saran untuk mencegah peredaraan software ilegal
Untuk mengatasi masalah ini, BSA menyarankan pendekatan tiga bagian kepada pemerintah. Pertama, pemerintah memperluas upayanya untuk mendidik komunitas bisnis tentang persyaratan hukum mereka untuk menggunakan software legal.
Kedua, pemerintah memberlakukan kampanye intensifikasi penegakan hukum untuk secara aktif memastikan perusahaan di Indonesia mematuhi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014. Ketiga, pemerintah Indonesia melakukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Harus ada upaya konsisten untuk mengubah cara perusahaan di Indonesia memandang perlunya mematuhi undang-undang hak cipta software di Indonesia.
“Kami ingin berpikir bahwa perusahaan Indonesia akan mengambil jalan yang bertanggung jawab untuk mengelola aset software legal mereka. Tetapi kenyataannya adalah sudah terlalu banyak orang mengambil jalan pintas dengan menggunakan software ilegal. Untuk melakukan perubahan, pemerintah perlu memaksa perusahaan untuk mematuhi hukum Indonesia. Pemimpin perusahaan tidak akan melakukan hal ini secara sukarela saja,” imbuh Sawney.
Ia percaya bahwa pemerintah Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan positif yang berkesinambungan. “BSA akan menyambut baik kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah secara berani untuk melindungi masyarakat Indonesia dari perusahaan yang tidak mengelola software mereka dengan cara yang aman atau legal,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
