Gizmologi
The Gizmo & Technology Universe. Situs teknologi dan gadget terkini.

Penyalahgunaan Data Kian Marak, Deklarasi Kedaulatan Data Kependudukan Dicanangkan

Era digital yang tumbuh pesat memunculkan masalah baru terkait data pribadi yang bisa disalahgunakan. Mengingat pentingnya kerahasiaan data pribadi, Deklarasi Kedaulatan Data Kependudukan dicetuskan oleh pemerintah dengan menggandeng kalangan swasta, terutama lembaga pembiayaan berbasis digital.

Deklarasi Kedaulatan Data Kependudukan dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 23 perusahaan di Balai Sudirman, pada Rabu (15/8/2018). Keseluruhan pimpinan perusahaan tersebut mewakili total 1.000 perusahaan yang telah resmi ikut serta dalam Deklarasi Kedaulatan Data Kependudukan ini.

Kesemuanya menandatangani Deklarasi Kedaulatan Data Kependudukan yang pada intinya memanfaatkan data kependudukan yang dibuat dan diolah oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil pada kementerian tersebut.

Lebih dari satu dasawarsa, Ditjen Dukcapil telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling terhubung dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Data-data tersebut yang terdiri dari data personal mau pun data agregat dijamin keamanan serta kerahasiaannya oleh negara.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara Deklarasi Kedaulatan Data Kependudukan tersebut mengatakan pentingnya bagi lembaga pemerintah dan swasta melindungi data kependudukan dari kemungkinan penyalahgunaan.

“Memahami bahwa pemanfaatannya sangat penting untuk pelaksanaan verifikasi data personal dan validasi layanan hingga kebijakan, pemerintah melalui Ditjen Dukcapil membuka pintu bagi lembaga atau perusahaan penyelenggara layanan publik untuk bekerja sama untuk mendapatkan izin konektivitas pengaksesan data kependudukan secara efektif, mudah, akurat dan aman dan terhindar dari potensi penyalahgunaan yang berimplikasi hukum,” kata Tjahjo.

Selama ini, data kependudukan bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti mempercepat produktivitas dan efisiensi layanan publik, merencanakan pembangunan nasional, mengalokasikan anggaran, pembangunan demokrasi hingga menegakkan hukum dan mencegah tindakan kriminal.

Related Posts
1 daripada 3

Beberapa dari ke-23 perusahaan tersebut adalah PT. AEON Kredit Service, PT. Akulaku Finance Indonesia, PT. Asuransi Sinarmas, PT. Bank Capital Indonesia, PT. Bank CTBC Indonesia, PT. Bank Mayora dan dompet digital DANA.

Vincent Iswara, CEO DAN menyambut baik Deklarasi Kedaulatan Data Kependudukan tersebut sebab kebijakan pemerintah untuk memberikan konektivitas pemanfaatan data kependudukan kepada dunia usaha berdampak signifikan terhadap melajunya roda bisnis yang dijalankan.

Baca juga: Aplikasi Point of Sale Moka Kini Mendukung E-Payment OVO, TCASH dan DANA

“Melalui kerja sama yang terbangun antara DANA dan Ditjen Dukcapil, verifikasi data pengguna kini dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan terjamin keamanannya, sehingga validasi layanan pun dapat berlangsung lebih cepat,” kata Vincent.

Sejak 2013 hingga sekarang, Ditjen Dukcapil telah bekerjasama memanfaatkan data kependudukan dengan lebih dari 1.000 perusahaan. Jumlah tersebut dipastikan akan bertambah jika melihat antusiasme perusahaan lain yang telah mengajukan permohonan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil.

Direktur Jenderal Ditjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan dunia usaha yang berasal dari beragam industri, perbankan, asuransi, kesehatan hingga telekomunikasi, memanfaatkan kerjasama yang terbangun tersebut untuk kepentingan verifikasi data pelanggan untuk mengoptimalisasi validasi layanan mereka.

Dalam kesempatan Deklarasi Kedaulatan Data Kependudukan tersebut pula Zudan menyampaikan perkembangan perekaman data KTP elektronik. Hingga sejauh ini, sudah 95,6% data penduduk yang telah tercatat ke dalam KTP elektronik atau sekitar 183 juta orang.

“PR kami masih delapan juta lagi. Empat bulan terakhir kami akan fokus ke Papua dan Papua Barat serta pendataan di luar negeri,” kata Zudan, sambil menambahkan seluruh data kependudukan dapat diakses melalui Ditjen Dukcapil secara gratis.