Jakarta, Gizmologi – Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menceritakan tentang dampak judi online membuat pabrik di Bekasi, Jawa Barat, terpaksa harus PHK 1.500 karyawannya. Praktik judi online yang makin masif menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan berbagai langkah dan kebijakan strategis untuk melindungi masyarakat baik dari pencegahan hingga pemberantasan.
“Judi online sudah merusak ke semua sendi kehidupan. Karena itulah, ini sudah tidak bisa lagi ditolerir sehingga menurut hemat kami saatnya kita harus menghentikan keberadaannya di Indonesia,” ujar Menkominfo, saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Satgas Cyber Crime dan Judi Online RI-1 (Report and Investigation) di Jakarta Pusat mengutip blog Kemenkominfo, Jumat (19/07/2024).
Baca Juga: DANA Dukung Pemberantasan Judi Online yang Gunakan Platformnya
Judi Online Bisa Membawa Seseorang Memiliki Tindakan Kriminal
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan sudah banyak sektor kehidupan masyarakat dan lembaga pemerintahan yang terdampak praktik perjudian online. Sebagai contoh ialah perusahaan yang memutus hubungan kerja karena sejumlah karyawan kecanduan hal yang dilarang tersebut. Menurutnya, dampak buruk perilaku non-produktif karyawan dapat memicu terjadinya tindak kriminal.
“Bayangkan ada pabrik di Bekasi sekitar 1.500 karyawan, separuhnya di-PHK karena judi online dan ujungnya adalah kriminalitas. Mereka mencuri dan segala macam sehingga selain tidak produktif, kriminalitas meningkat. Karena itulah kita terus bertekad (melawan) judi online sudah merusak ke semua sendi kehidupan,” tandasnya.
Mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Menkominfo menyatakan aktivitas perjudian online juga ditemukan masif pada instansi pemerintahan dan lembaga negara. Ia menyebutkan data dari PPATK menyebutkan ada 4.000 orang anggota TNI juga terpapar hal yang sama, sehingga dampak masalah ini tak membatasi jabatan atau profesi mereka.
“Jadi kita tahu dan dengar cerita dari data PPATK ada empat ribu orang anggota TNI terpapar judi online, di Kominfo sendiri ada 15 orang, DPR/DPRD sekitar seribu, KPK 30-an. Jadi, judi online ini sudah merasuk ke seluruh instansi,” ungkapnya.
Menteri Budi Arie menyatakan Kementerian Kominfo terus bertekad menindak tegas dengan pemutusan akses berbagai situs yang memfasilitasi judi online. Menurutnya, selama satu tahun sejak 17 Juli 2023 s.d 17 Juli 2024, Kementerian Kominfo telah memutus akses terhadap 2.552.749 konten perjudian online. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi inisiatif pembentukan satuan tugas sebagai bagian dari upaya bersama dalam memberantas masalah tersebut maupun tindak kejahatan di ruang digital.
“Dibanding 2017 s.d. 2023, enam tahun cuman 800 ribu, hampir tiga kali lipat dalam waktu satu tahun,” jelasnya.
Pemberantasan ini juga akan menjadi tugas yang perlu dikerjakan oleh Direktur Jenderal Aptika Kominfo, Hokky Situngkir yang belum lama dilantik. Selain itu ia juga harus mengerjakan beberapa hal lainnya seperti, pemulihan PDNS 2 beserta ekosistemnya, penuntasan sejumlah regulasi di bidang Aptika seperti Aturan Pelaksana UU PDP, dan Permenkominfo tentang PSE Publik. Program lainnya yang perlu dikerjakan oleh Hokky Situngkir ialah pengembangan ekosistem ekonomi digital dan peningkatan literasi digital.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
