Gizmologi
Situs Berita Gadget dan Teknologi Indonesia

Imbas PP 71/2019 PSTE: Google, Facebook, Twitter dkk Wajib Daftar

0 968

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019 PSTE) baru saja disahkan. Regulasi ini menggantikan PP 82/2012 PSTE. Salah satu yang diatur adalah para plaform OTT (over the top) seperti Instagram, Facebook, Google, WhatsApp, dan lainnya wajib mendaftar ke pemerintah Indonesia.

Menurut Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, dengan hadirnya PP 71/2019 menjadi jawaban atas keragu-raguan dan ketidakpastian kriteria PSTE yang wajib daftar dalam PP 82/2012. “PP 71/2019 ini memberikan kriteria PSE yang lebih terukur dan lebih pasti yang wajib melakukan pendaftaran, yaitu PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sendiri dalam PP 71/2019”, ujar Semuel, dalam siaran pers di Jakarta (7/12).

Dijelaskan lebih lanjut, dalam PP 71/2019 PSTE terdapat kriteria dan batasan antara Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, Pendekatan pengaturan penempatan data dan sistem elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini memberikan kejelasan bahwa PSE layanan publik wajib melakukan pendaftaran.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Perlu Buat Regulasi yang Jelas Mengenai Investasi di Startup

Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo

Sebelumnya, dalam Pasal 5 PP 82/2012 mengatur bahwa PSE untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran, sedangkan untuk PSE untuk nonpelayanan publik dapat melakukan pendaftaran sehingga tidak menjadi keharusan.

Itu sebabnya, banyak PSE yang mengklaim bahwa Sistem Elektronik yang diselenggarakannya bukan dalam rangka Pelayanan Publik sebagaimana dimakud dalam PP 82/2012 khususnya PSE yang berbasis di luar negeri yang memberikan layanan dan target pelanggan di Indonesia. Seperti Instagram, Facebook, Google, dan Whatsapp, yang enggan disebut sebagai “PSE untuk pelayanan publik” dan belum mendaftar sebagai PSE Pelayanan Publik.

Terlebih lagi pelanggaran atas kewajiban pendaftaran tersebut tidak dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah sehingga tidak ada kepastian pendaftaran.

Semuel menambahkan, dengan hadirnya PP71/2019 PSTE ini maka platform OTT harus melakukan self control terhadap konten yang beredar dalam palform nya. Terutama untuk konten negatif. Dengan adanya PP71 /2019 PSTE ini, pemerintah tidak perlu lagi melakukan pemanggilan pada PSTE yang platformnya terdapat konten negatif. Para PSE sudah melakukan pemblokiran sendiri tanpa harus ada permintaan dari PSE.

Sebelumnya, saat berbincang di Forum Merdeka Barat 9, Semuel juga menegaskan jika terjadi pelanggaran oleh PSE, selain melakukan pemutusan akses juga akan dikenakan denda. Besarannya Rp100 – 500 juta per-kontennya. Hal tersebut akan menimbulkan efek jera, karena dalam industri bisnis hal yang paling ditakuti ialah denda tersebut,” ujarnya.

Sebagai informasi, PP 71/2019 PSTE ini telah diundangkan dan sudah mulai berlaku pada 10 Oktober 2019 dengan masa transisi setahun bagi semua PSE publik dan privat untuk memenuhi kewajiban mendaftar.