Pemerintah Bangun Pusat Data Nasional di Bekasi, Nilainya Rp2,59 Triliun

10 November 2022 16:52

3 Min Read

Jakarta, Gizmologi.id — Pusat Data Nasional di Bekasi yang telah lama digaungkan pemerintah akhirnya mulai dibangun. Pemerintah mengklaim jika PDN itu akan menerapkan standar global Tier-4 pertama di Indonesia.

Dalam keterangan resmi Kementerian Kominfo, Kamis, 10 November 2022, pembangunan Pusat Data Nasional di Bekasi itu merupakan kerja sama antara Indonesia dengan Prancis. Bahkan nilai kontraknya dikabarkan mencapai EUR164,6 juta atau setara Rp2,59 triliun.

“Pusat data nasional di Bekasi ini dibangun tepatnya di Deltamas, bekerja sama dengan Prancis yang mendanai sampai 85 persen. Kalau dari APBN murni hanya 15 persen dari nilai kontrak EUR164,6 juta,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate.

Groundbreaking Ceremony Pusat Data Nasional di Bekasi ini sejatinya telah dilakukan kemarin di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Menteri Johnny, PDN dengan lokasi berjarak sekitar 40 kilometer dari Jakarta itu akan memiliki kapasitas Processor 25.000 Cores, Storage 40 Petabyte dan Memori 200 TB. Adapun untuk power supply atau listrik akan disediakan pertama kali sebesar 20 Megawatt dan dapat ditingkatkan sampai dengan 80 Megawatt.

“Pusat data ini dibangun dengan Standar Internasional Tier-4 atau dengan kata lain disebut sebagai uninterrupted atau tidak terputus dengan water cooling system sesuai standar global,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan pembangunan PDN di Greenland International Industrial Center atau GIIC ini akan berlangsung selama 24 bulan sejak efektif kontrak. Sementara untuk tanggal efektif operasional PDN itu sendiri, dimulai dari terpenuhinya semua condition precedent yang ada di dalam kontrak.

“Salah satunya yang terakhir dipenuhi adalah pembayaran uang muka yang sudah dilaksanakan sebesar 15 persen atau setara dengan Rp376 Miliar,” ujarnya.

Menteri Johnny mengharapkan pembangunan PDN itu akan dapat mendukung konsolidasi data di lingkungan pemerintah sekaligus efisiensi dalam penggunaan server yang selama ini tersebar di berbagai instansi.

“PDN ini setelah nanti terbangun kita harapkan menjadi atau dapat berfungsi sebagai konsolidasi data, interoperabilitas data pemerintah. Selama ini digunakan melalui 2.700 pusat data dan server yang tersebar secara nasional baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ungkapnya.