Gizmologi
Situs Berita Gadget dan Teknologi Indonesia

Validasi IMEI Belum Efektif, Implementasi CEIR Direncanakan Optimal 24 Agustus 2020

0 1.407

Beberapa minggu yang lalu, masyarakat kembali dihebohkan terkait validasi IMEI yang ternyata masih bermasalah. Banyak ponsel black market yang masih bisa diaktifkan. Padahal menurut aturan yang diteken Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, validasi IMEI harus diberlakukan 18 April 2020. Masalah tersebut ternyata bermuara di imlementasi CEIR.

Saat ini semua pihak terkait sedang melakukan test fungsionalitas CEIR (Central Equipment Identity Register) cloud dan awal Juli mulai efektif. Mereka berdalih karena pada masa pandemi Covid-19, belum memungkinkan untuk mendatangkan hardware CEIR. Hal ini terungkap di ajang webinar sosialisasi dan edukasi Validasi IMEI yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta (24/06).

Menurut Nur Akbar Said, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, saat ini CEIR Cloud dalam penyempurnaan. “Antara CEIR Cloud dan CEIR hardware memiliki fungsi yang sama persis. Sistem ini bisa juga melakukan pemblokiran IMEI, jika produk atau ponsel termasuk dalam kategori Black Market (BM) yakni tidak teregistrasi dalam TPP Produk, TPP Import dan data operator,” ungkap Nur Akbar.

Implementasi CEIR 

implementasi CEIR validasi IMEIAchmad Rodjih Almanshoer, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE Kemenperin, memaparkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu serah terima CEIR dan kominfo. Ia mengungkapkan, CEIR saat ini masih Kominfo atau lebih tepatnya di Telkomsel, belum serah terima.

“Berdasarkan jadwal yang kita susun bersama, minggu depan seharusnya sudah masuk ke tahap pembangunan sistem dan integrasi CEIR. Sistem yang akan dijalankan sementara adalah cloud computing. Karena perangkat fisik untuk memasang sistem CEIR direncanakan tiba di Indonesia sekitar Agustus 2020,” ungkap Rodjih.

“Tanggal 24 Agustus, CEIR hardware sudah bisa dioptimalkan. Tapi, kami berharap bisa lebih cepat waktu yang dijadwalkan. SDM dan infrastruktur secara terus menerus kami persiapkan agar siap pada waktunya. Tapi yang paling penting adalah pemerintah sangat serius menangani masalah IMEI ini karena akan sangat mendukung industri dalam negeri,” ungkap Rodjih.

Sementara Danny Buldansyah, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), menambahkan bahwa pihaknya bersama perintah sedang melakukan test Fungsionalitas CEIR dan EIR (Equipment Identity Register) melalui Cloud. “Perhatian kami adalah pelanggan. Jangan sampai pelanggan yang eksisting sampai terkena blokir,” imbuh Danny.

Mengenai kondisi di lapangan, Hasan Aula, Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), menyoroti banyak beredarnya ponsel atau produk BM dan masih mendapatkan sinyal dari operator. Seperti iPhone SE 2020 yang belum resmi diluncurkan di Indonesia karena belum selesai proses perijinannya.

“Masih banyak beredarnya ponsel BM ini membuat banyak pihak yang merasa bahwa aturan IMEI ini belum berjalan. Jadi kami berharap pemerintah dapat merealisasikan aturan ini menggunakan CEIR Cloud saja dulu, tidak perlu menunggu CEIR hardware sehingga wibawa pemerintah juga ada,” ujar Hasan berharap.

Covid-19 Menjadi Alasan

Menanggapi hal tersebut, Ojak Manurung, Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kemendag menyampaikan bahwa pihaknya sejak diberlakukan aturan validasi IMEI tanggal 18 April lalu, sebenarnya sudah melakukan pengawasan.

“Hanya saja, karena kemarin itu, Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Kita melakukannya secara online. Belum bisa secara offline karena memang banyak juga toko yang tutup. Tapi, ke depan, dapat dipastikan kita akan melakukan pengawasan secara langsung, bukan sekedar Online, tetapi offline, secara konvensional ke lapangan,” dalihnya.

Lalu, berdasarkan hasil pengawasan secara online beberapa waktu lalu tersebut, Kemendag sudah menindaklanjuti dengan dengan melayangkan surat ke Asosiasi e-Commerce Indonesia (IDEA). Isinya menyampaikan pada anggota nya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada tentang perdagangan ponsel BM ini. “Kami sudah melayang surat pemanggilan pada market place yang memperdagangkan HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet) illegal,” ungkap Ojak.

Aturan IMEI yang dirasa belum optimal ini juga disampaikan oleh perwakilan YLKI, Tulus Abadi. Menurutnya, pemerintah jangan hanya membuat aturan yang bagus saja tetapi dalam eksekusinya lemah, inkonsistensi, law inforcement tidak terasa.

“Seharusnya dengan adanya aturan IMEI, masyarakat merasa bebas dari terror, aman dan nyaman. Jangan sampai, ketika sudah membeli ponsel dan aktif, lalu dikemudian hari diblokir. Tentu ini membuat konsumen tidak nyaman,” pungkasnya.