Gizmologi
Situs Berita Gadget dan Teknologi Indonesia

Pengamat: Industri Telko Butuh “Suplemen” Hadapi Viral Covid-19

0 7.892

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi global karena cepatnya penyebaran. Berbagai negara fokus mengelola dampak dari viralnya Covid-19 dengan mengambil langkah Lockdown dan Social Distancing. Seperti penutupan penerbangan, pembatalan public events, peningkatan biosecurity, dan penjagaan lintas batas.

Bagaimanapun juga, kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan ekonomi. Presiden Joko Widodo bahkan memerintahkan jajarannya untuk menghitung ulang risiko pelemahan ekonomi global akibat merebaknya Covid-19 yang merembet ke Indonesia. Bahkan, dalam sambutan rapat terbatas, Senin (9/3), Jokowi juga menyampaikan peluang dampak ekonomi lanjutan yang lebih panjang hingga 2021 nanti.

Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pun diyakini akan terkena dampak dari Covid-19. Doni Ismanto, Founder IndoTelko Forum melihat pencegahan penyebaran dampak Covid-19 bisa mendatangkan peluang usaha tetapi juga ancaman bagi pelaku usaha di sektor TIK.

Menurut pria yang kini aktif sebagai Staf Khusus Wamenhan tersebut, Social Distancing yang dilakukan pemerintah bakal mengubah perilaku sosial dan kerja masyarakat. Di mana saat ini istilah Working For Home (WFH) atau Distance Learning menjadi familiar dan dianggap peluang bagi operator telekomunikasi di sisi trafik data.

“Bagi pemain, solusi ini menjadi berkah mengembangkan inovasi Unified Communication (UC) yang cocok bagi perusahan untuk WFH atau startup yang mengembangkan platform belajar online bagi kalangan pendidikan,” kata Doni saat Diskusi Nasib Industri Telko di Tengah Disrupsi Teknologi dan Covid-19, di Jakarta (16/3).

Doni mengungkapkan, tantangan yang harus dihadapi oleh pemain TIK di tengah Covid-19 adalah soal supply chain global khususnya untuk infrastruktur yang banyak tergantung dengan Tiongkok. “Adanya pembatasan pergerakan manusia tentu berakibat bagi operator dalam upgrade kualitas untuk jaringannya, minimal untuk mendatangkan ahli asing,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada kondisi sekarang ini operator membutuhkan sejumlah insentif atau suplemen agar kua menghadapi dampak Covid-19. Suplemen tersebut seperti keringanan regulasi untuk mendukung pengembangan jaringan hingga kemudahan dalam melakukan transformasi digital. “Regulasi baru yang menjadi beban bagi operator ditunda dulu. Kita semua harus fokus memperkuat pemain TIK agar mampu mendukung Indonesia keluar dari penyebaran Covid-19 ini,” imbuhnya.

Sementara itu Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, menyebut penyebaran Covid-19 telah mengubah perspektif dunia, misalnya muncul anjuran bekerja dari rumah, tentu akan memberikan dampak bagi perekonomian negara dan industri TIK Indonesia.

Jika dilihat dari sisi positif, Covid-19 juga membuka peluang bagi operator seluler karena peningkatan penggunaan internet, aplikasi, dan kecerdasan buatan untuk mempermudah kebutuhan manusia. Menurutnya, ada 3 hal yang bisa diterapkan dalam proses transformasi teknologi. Pertama, Visi dan Kepemimpinan yang bisa membawa potensi negatif dari teknologi menjadi positif. Kemudian kedua, adanya inovasi dan adopsi teknologi baru. Ketiga, perlu diterapkan dalam budaya dan transformasi organisasi.

Diingatkannya, tahun 2020 akan sangat menantang bagi industri TIK karena faktor disrupsi teknologi dan Covid-19. Disrupsi teknologi bakal mengubah banyak hal dari sisi bisnis, kompetisi, adopsi dan inovasi teknologi, sampai kultur dan struktur organisasi perusahaan.

“Jumlah wisatawan akan menurun dan investasi asing juga. Bagaimana mau mikir investasi, kalau setiap negara mikir rakyatnya sendiri. Diperlukan visi dan kepemimpinan inovasi dan adopsi teknologi serta transformasi,” ujar Heru.
Baca juga: Tips Efektif “Work from Home” dengan Memanfaatkan Teknologi

Dampak Covid-19 bagi industri seluler 

Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala mencatat setidaknya ada dua dampak langsung Covid-19 bagi pelaku TIK. Pertama adalah keterlambatan pasokan perangkat jaringan, dan juga dukungan teknis bagi solusi atau use case layanan baru terhambat akibat terbatasnya tenaga ahli dari vendor yang berasal dari negara terdampak Covid-19.

“Kemudian dampak terbesar bagi operator adalah potensi naiknya biaya belanja modal infrastruktur jaringan dan operasional maintenance untuk mempertahankan layanan 7×24. Karena itu perlu diberikan insentif bagi operator, misal penundaan implementasi validasi IMEI ponsel yang butuh investasi besar ,” kata Kamilov.

Sementara Pengamat Telekomunikasi Mastel Nonot Harsono menilai Covid-19 juga bisa memberikan hikmah bagi operator seluler di Indonesia. Diprediksinya, wabah virus Corona ini akan menunda rencana sejumlah investasi besar dari pemain asing seperti Facebook dan Google di Indonesia.

“Keduanya sempat melakukan pendekatan ke pemerintah dengan iming-iming akan membangun infrastruktur digital. Padahal kalau mereka masuk, akan mematikan bisnis operator seluler nasional yang memperoleh pendapatan dari berjualan paket data semata,” kata Nonot.

Ia menambahkan, anjuran untuk bekerja dan sekolah dari rumah juga membutuhkan layanan internet yang kencang. Sebagai contoh, operator telekomunikasi di Amerika Serikat bersedia memberikan paket data gratis selama 2 bulan bagi konsumennya. Tetapi di sana ARPU (Average Revenue Per User) stabil di level US$ 10 dolar atau sekitar Rp 140 ribu. Sedangkan operator seluler nasional ada yang ARPU-nya masih sekitar Rp 40 ribu.

Oleh karena itu, Nonot mengharapkan pemerintah memiliki kesadaran untuk mengelola disrupsi yang tengah terjadi agar yang terjadi transformasi positif di industri TIK.

Di sisi lain, Andi Budimansyah, Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), menganggap lonjakan penggunaan internet paska-anjuran bekerja dan sekolah dari rumah akibat Covid-19, merupakan bentuk tanggung jawab operator seluler untuk tetap bisa melayani masyarakat.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, menurut Andi, semua butuh internet dan internet butuh infrastruktur telekomunikasi. Untuk menghadapi Covid-19, perlu regulasi sederhana yang cepat dengan biaya yang wajar dalam hal ini.

Ia mengilustrasikan, saat ini pendapatan operator seluler hanya dari menjual paket data. Sementara pendapatan dari penggunaan panggilan telepon dan pesan singkat (SMS) dipastikan menurun karena layanan OTT yang disediakan aplikator asing.

“Sayangnya biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi minimal sebesar Rp1,2 triliun tetap harus dibayarkan ke pemerintah setiap tahun, entah operator itu untung atau rugi tetap harus dibayar. Sementara operator harus berinvestasi juga menggelar kabel optik, menambah jaringan dan bandwith,” jelasnya.