Gizmologi
Situs Berita Gadget dan Teknologi Indonesia

Percepat Transformasi Digital, 2021 Pemerintah Siapkan Rp16,9 Triliun

0 1.039

Transformasi digital, terlebih di masa pandemi, semakin dibutuhkan di berbagai sektor. Bahkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah mengajukan alokasi anggaran tahun anggaran 2021 untuk percepatan transformasi digital nasional sebanyak Rp16,9 Triliun.

Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) RAPBN TA 2021 itu telah disetujui oleh Komisi I DPR RI. Menurut Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, pengajuan alokasi anggaran sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 3 Agustus 2020, mengenai Percepatan Transformasi Digital Nasional Indonesia.

“Setelah dilakukan kajian menyeluruh serta menimbang urgensi percepatan proses transformasi digital, Kementerian Kominfo secara resmi mengusulkan kenaikan kebutuhan pagu anggaran tahun 2021,” ujar Johnny G Plate dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI mengenai Pembahasan Pagu Anggaran Kementerian Kominfo TA 2021 di Jakarta (23/09/2020).

Lima Prioritas Kemkominfo untuk Transformasi Digital

Menteri Kominfo Johnny G. Plate

Menurut Menteri Johnny, Pagu Definifif Tahun 2021 dialokasikan untuk lima program prioritas Kementerian Kominfo antara lain:

  • Program Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi dengan total kebutuhan sebesar Rp11,1 Triliun;
  • Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp3,6 Triliun;
  • Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dengan total kebutuhan sebesar Rp530,9 Miliar;
  • Program Komunikasi Publik dengan total kebutuhan sebesar Rp260,6 Miliar; dan
  • Program Dukungan Manajemen dengan total kebutuhan sebesar Rp1,3 Triliun.

Dijelaskan lebih lanjut, kebutuhan anggaran itu sudah termasuk alokasi untuk Kuasi Publik Komisi Informasi Pusat (Rp34,38 miliar), Komisi Penyiaran Indonesia (Rp59,17 miliar) dan Dewan Pers (Rp35,61 miliar).

Dukungan TIK pada Penanganan Pandemi

Rapat kerja yang berlangsung sore hari itu selain membahas RKA-K/L Kementerian Kominfo T.A. 2021 juga perkembangan  penanganan COVID-19; dan pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia. Menteri Johnny memaparkan upaya Kementerian Kominfo melanjutkan pembangunan infrastruktur TIK selama masa pandemi. Menurutnya, penyediaan infrastruktur internet sampai dengan minggu ke-1 September 2020 telah  BTS di 1.209 lokasi.

“Untuk akses internet, sampai dengan minggu pertama September, telah dibangun 7.510 lokasi. Penyediaan kapasitas satelit saat ini adalah sebesar 21 Gbps,” jelasnya.

Mengenai utilisasi Palapa Ring, Menteri Kominfo menyatakan sudah berlangsung di 90 kabupaten dan kota layanan dan interkoneksi SLA minimal 95%. “Dengan capaian utilisasi sampai dengan 1 September 2020 Barat: 33%, Tengah: 16.5%, Timur: 28%. Persiapan pembangunan Satria 1 saat ini telah dilakukan Preparatory Work Agreement pada tanggal 3 September 2020,” paparnya.

Selama penanggulangan pandemi Covid-19, Kementerian Kominfo melakukan komunikasi publik dengan tujuan utama mengubah perilaku masyarakat. Menurut Menteri Johnny guna mencapai keberhasilan tujuan itu, diperlukan jalinan lima spiral bangsa atau kolaborasi pentahelix. “Kementerian Kominfo selalu menjadi bagian penting dalam tim-tim ad-hoc yang dibentuk dan menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Kominfo,” tegasnya.

Komisi I DPR RI mengapresiasi upaya dan langkah yang dilakukan Kememterian Kominfo berkaitan degan penanganan pandemi. “Pembuatan aplikasi PeduliLindungi chatbot Covid.go.id, website covid19.go.id, call center 112, 117, dan 119, serta SMS blast, “ ujar Ketua Rapat Bambang Kristiono.

Dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Indonesia khususnya Wilayah 3T  (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) selama masa pandemi, Komisi I DPR RI mengingatkan agar dilakukan secara berkesinambungan.

“Serta memperhatikan berbagai aspek secara inovatif dan komprehensif antara lain kesesuaian kebutuhan, lokasi, tata ruang sehingga memberikan kemanfaatan yang optimal kepada masyarakat,” ungkap Bambang Kristiono.

Rencana Pembangunan Pusat Data Nasional

Hybrid Cloud

Berkaitan dengan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang telah dipersiapkan sejak tahun 2015, Johnny menyatakan telah dilakukan Pre-Feasibility Study dan Feasibility Study untuk unit PDN di wilayah Jabodetabek.

“Lokasi Pusat Data Nasional ditetapkan sesuai dengan kriteria pembangunan PDN, yaitu berada di kawasan khusus dengan standard keamanan sangat tinggi dan telah ditempati oleh Pusat Data milik penyedia Cloud Computing berkelas internasional. Saat ini proses pengadaan lahan telah dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai pihak, seperti Menteri ATR/BPN, Menteri PU dan Menteri Keuangan,” paparnya.

Pemerintah tengah mengupayakan percepatan pembangunan Pusat Data Nasional di empat lokasi dengan kapasitas 43.000 core dan 72 Peta Byte. Keberadaan pusat data tersebut ditujukan untuk pengambilan keputusan kebijakan publik dan diharapkan pada awal tahun 2023 dapat beroperasi. Ini merupakan data center tier 4 dengan mempertimbangkan redundancy power supply dan keamanan sistem.

Sementara itu di acara terpisah, Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kominfo  juga menekankan pentingnya mewujudkan Pusat Data Nasional untuk transformasi digital di Indonesia. Pemerintah telah mengambil empat langkah dalam mewujudkan Pusat Data Nasional. Hal ini menjadi satu dari lima arahan Presiden Joko Widodo melalui Pidato Kenegaraan yang disampaikan pada 14 Agustus 2020 lalu.

“Pertama, penyediaan legislasi dalam hal ini UU dan turunannya. Karena regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan yang terlibat terutama Kementerian/Lembaga di berbagai sektor,” kata Ismail, dalam  webinar bertajuk ‘Peran Standarisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Pusat Data di Indonesia’ (23/09).

Selanjutnya, langkah kedua ialah dengan penyiapan infrastruktur dan tata kelola yang layak diperlukan agar pusat data nasional dapat terwujud. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan publik akan menjadi semakin efisien dan dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan publik.

Kemudian upaya ketiga adlaah menyusun ketentuan teknis standar data dan teknis. Dua bagian tersebut penting untuk pusat data nasional karena data yang tidak standar akan memberikan kesulitan dalam pemanfaatannya. Begitu juga standar proses diperlukan untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga sektor terkait,.

Sedangkan upaya keempat berkaitan dengan peningkatan kesadaran dan kualitas SDM. Karena semua pihak yang terlibat harus sadar dan mampu untuk melakukan eksekusi yang meliputi metedologi, proses, budaya dalam pusat data nasional dan pemanfaatannya.