Gizmologi
Situs Berita Gadget dan Teknologi Indonesia

BSA: Konglomerat Indonesia Legalkan 3000 PC, Tapi…

0 92

BSA, sebuah lembaga aliansi software yang dimotori oleh Microsoft, melaporkan bahwa konglomerat besar di Indonesia telah melegalkan hampir 3.000 PC dengan perangkat lunak original. Ini diklaim sebagai langkah legalisasi terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

Kendati demikian, kampanye penggunaan software legal yang dilakukan BSA belum bisa dikatakan sukses. Karena perusahaan-perusahaan lain di Indonesia belum memberikan tanggapan positif terhadap kampanye ini. Indonesia tertinggal dari semua negara ASEAN lainnya yang berpartisipasi dalam kampanye BSA yang akan berakhir pada bulan Februari 2020.

Tarun Sawney, Direktur Senior BSA, mengatakan konglomerat Indonesia – yang sayangnya tidak disebutkan secara rinci namanya tersebut – adalah panutan. Karena melegalkan perangkat lunaknya adalah langkah yang tepat bagi pelanggan, karyawan, dan pemegang saham mereka.

“Namun, selain konglomerat ini, kontribusi perusahaan di Indonesia harus lebih baik lagi. Indonesia adalah negara yang penting, tetapi upaya sektor bisnis dalam melegalkan perangkat lunak cukup mengecewakan. Pemerintah serta pemimpin perusahaan perlu mengatasi masalah ini untuk menjaga keamanan publik,” ujar Tarun.

Baca juga: Inilah Risiko Perusahaan yang Pakai Software Bajakan

Tarun Sawney, Senior Director BSA for APAC

Berdasarkan laporan BSA, hanya 194 perusahaan di delapan provinsi yang telah melegalkan perangkat lunak sejauh ini. Rate penggunaan perangkat lunak ilegal di Indonesia adalah 83 persen. Data ini menunjukan bahwa puluhan ribu perusahaan di Indonesia masih terus menggunakan perangkat lunak ilegal.

Delapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Banten. Di Jawa Timur, terdapat 87 perusahaan; di Jakarta, ada 52 perusahaan; dan di Jawa Tengah, ada 21 perusahaan yang turut berpartisipasi.

Jika Indonesia tertinggal, maka negara yang paling berkontribusi adalah Thailand. Ada lebih dari 400 perusahaan yang melegalkan aset perangkat lunak mereka. Keberhasilan di Thailand dikarenakan tingginya tingkat kerja sama antara pemerintah dan pemimpin perusahaan yang mengerti pentingnya menggunakan perangkat lunak legal. Di Vietnam dan Filipina, lebih dari 200 perusahaan melegalkan aset perangkat lunak di setiap negaranya.

Sejauh ini, lebih dari 1.000 perusahaan di kawasan ASEAN melakukan pembelian perangkat lunak dengan tujuan melegalkan aset perangkat lunak mereka dan mengurangi risiko mereka. Ini termasuk pembelian perangkat lunak untuk sekitar 6.000 PC sejak September.

Menurut BSA, mereka yang masih memakai perangkat lunak illegal, berarti menambil risiko seperti kejahatan dunia siber, kehilangan data, hingga risiko hukum dan reputasi. Sebaliknya, melegalisasikan perangkat lunak dapat membantu perusahaan mencegah pelemahan keamanan cyber, meningkatkan produktifitas, mencegah kerusakan, memusatkan manajemen lisensi dan bahkan mengurangi biaya karena fleksibilitas sistem langganan yang modern.

Sawney pun berkomitmen untuk terus bekerja dengan pemerintah ASEAN untuk membawa penegakan hukum ke setiap perusahaan yang terus melanggar hak cipta perangkat lunak. BSA, sebagai tangan kanan perusahaan software global, terus  berusaha untuk mendidik pemimpin perusahaan tentang risiko perangkat lunak ilegal dan bagaimana mereka dapat membersihkan bisnis dengan menggunakan yang original.