Bikin Geger Indonesia, BSSN Buru Hacker Bjorka!

Jakarta, Gizmologi – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusut aksi hacker Bjorka. Menyusul serangkaian aksi kebocoran data pribadi dan informasi kredensial pemerintah yang telah menggegerkan publik.

Seperti diketahui, hacker bernama Bjorka menjual data masyarakat di breach forums, mulai dari 1,3 miliar data registrasi SIM card, dokumen KPU, mengungkap surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi hingga melakukan doxing kepada sejumlah tokoh.

“Bjorka di medsos itu kan siapa, orang sesungguhnya [atau bukan], itu ciri ruang pribadi [di medsos memakai] nama samaran. Untuk mendapatkannya butuh waktu dan koordinasi,” ujar Kepala BSSN Hinsa Siburian, kepada awak media di Depok, Selasa (13/9/2022).

Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan tim Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Polri untuk menelusuri hacker ini. “Yang paling utama itu dan tentu kira-kira mencoba [mengetahui] apa tujuannya dia menyebarkan data-data yang sudah kita ketahui semua,” lanjutnya.

Mengenai sumber data-data yang diklaim hacker Bjorka dapat dari mana, Hinsa tidak menjawab secara lugas. Namun pihaknya mengakui sebagian data-data yang dibagikan Bjorka ada yang valid.

Baca Juga: Respon Aksi Hacker Bjorka, Jokowi Bentuk Tim Khusus

Tim Khusus Buat Mengusut Hacker Bjorka

BSSN juga mengakui ada kelemahan pada sistem dan faktor manusia di balik kebocoran data yang belakangan marak terjadi. “Sumber kelemahan terutama di cyber security itu kelalaian manusia dan juga kerentanan di sistem elektronik yang dimiliki,” ungkap Hinsa.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo langsung membentuk tim khusus emergency response team. Pembentukan tim ini menyusul sejumlah serangan siber dari hacker Bjorka ke instansi negara dan doxing pejabat pemerintahan.

Tim itu akan dibentuk dengan menggandeng sejumlah kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Kemudian, ada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri yang akan bergabung dalam tim untuk melakukan asesmen.

“Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).