Google Didenda Prancis Rp8,5 Triliun, Kok Bisa?

Kawasan Eropa terkenal dengan regulasi yang ketat, termasuk yang paling populer adalah regulasi perlindungan data pribadi (GDPR). Tak jarang, mereka memberi sanksi atau hukuman kepada perusahaan yang melangar. Terbaru, Google didenda sebanyak US$592 juta atau sekitar Rp8,5 triliun.

Raksasa mesin pencari asal Amerika Serikat tersebut mendapat sanksi dari regulator pengawas persaingan usaha Prancis (French Competition Authority/FCA). Kali ini Google diduga melanggar hak cipta dengan perusahaan media terkait penggunaan konten.

Sanksi denda dari FCA ini merupakan yang kedua kalinya diterima Google pada 2021 ini. Sebelumnya, Google didenda oleh FCA sebesar Rp 3,8 triliun pada awal Juni lalu, karena dinilai telah menyalahi regulasi persaingan usaha yang berkaitan dengan iklan online di Eropa.

Selain denda pemerintah Prancis juga memberi Google waktu selama dua bulan untuk membayar penerbit terkait kompensasi yang harus dibayarkan perusahaan (remunerasi), atas cuplikan berita online yang muncul di pencarian Google. Jika tidak memberikan penawaran kompensasi kepada penerbit dalam dua bulan ke depan, Google akan mendapat hukuman tambahan hingga US$1,1 juta atau 15,9 miliar per harinya.

“Ketika regulator memaksakan kewajiban untuk sebuah perusahaan, itu harus dipatuhi dengan seksama. Dalam hal ini, sayangnya Google tidak demikian,” kata kepala badan antitrust Isabelle de Silva seperti dikutip dari Reuters, Rabu (14/7/2021).

Kewajiban ini menyusul dengan adanya neighbouring rights (hak-hak terkait) di bawah arahan Uni Eropa. Pemberian hak eksklusif kepada pencipta tersebut bertujuan agar penerbit dan kantor berita mendapatkan imbalan atas penggunaan konten mereka di platform online, termasuk Google.

De Silva mengatakan, regulator juga menganggap Google tidak bertindak dengan itikad baik dalam negosiasi dengan penerbit atau kantor berita di Perancis. Mereka juga menolak melakukan diskusi khusus tentang pembayaran konten berita online.

Terkait sanksi ini, Google mengaku kecewa dengan putusan tersebut, padahal perusahaan sudah berupaya mencapai kesepakatan dengan kantor berita atau penerbit. Meski demikian, Google mengatakan akan tetap mematuhi sanksi denda tersebut.

“Kami telah bertindak dengan itikad baik di seluruh proses. Denda mengabaikan upaya kami untuk mencapai kesepakatan, dan kenyataan bagaimana berita bekerja pada platform kami,” kata juru bicara Google.

Kesepakatan Google “News Showcase”

Google Chrome
ilustrasi Google Chrome (Forbes)

Sejatinya Google diketahui memiliki perjanjian dengan Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG), yang mewakili media berita Prancis. Mereka juga memiliki perjanjian dengan beberapa publikasi terkemuka seperti Le Monde dan Le Figaro serta Agence France-Presse (AFP).

Jauh sebelum dijatuhi denda, Google dengan APIG telah meneken kesepakatan remunerisasi konten berita di bawah program “News Showcase”. Berdasarkan dokumen yang diketahui Reuters, Google disebutkan setuju membayar 76 juta dollar AS (sekitar Rp 1 triliun) kepada 121 penerbit dan kantor berita lokal maupun nasional yang ada di Perancis, selama tiga tahun ke depan.

Sayangnya kesepakatan kompensasi konten berita di bawah program “News Showcase” ini harus ditunda, dan menunggu keputusan pengawas persaingan usaha Perancis. Hal ini terjadi dikarenakan Uni Eropa telah merombak undang-undang hak cipta pada 2019.

Hal ini membuat platform seperti Google dan YouTube bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan para penggunanya. Aturan baru ini juga mengharuskan mesin pencari dan platform media sosial berbagi pendapatan dengan penerbit jika konten mereka ditampilkan.


Bagaimana dengan Indonesia? Negara ini cukup ramah kepada perusahaan teknologi besar. Bahkan terkait pajak saja pemerintah kerepotan menagih sampai butuh waktu bertahun-tahun.

Tinggalkan komen