Gizmologi
The Gizmo & Technology Universe. Situs teknologi dan gadget terkini.

Jalan Berliku Netflix di Indonesia

Sebulan terakhir ini, Netflix tengah menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Betapa tidak, platform media streaming asal Amerika Serikat ini terus menuai pro kontra dengan berbagai sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah mulai dari Menkominfo Johny G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Netflix sendiri awalnya merupakan perusahaan penyewaan DVD yang muncul sejak 1997 yang didirikan oleh Reed Hasting dan Marc Randolph di Scotts Valley, California. Seiring dengan berkembangnya teknologi, Netflix pun berubah menjadi layanan streaming film. Pada kuartal ketiga tahun 2019, jumlah pelanggan berbayar Netflix di seluruh dunia mencapai 158 juta. Sedangkan pelanggan free trial berjumlah 5.5 juta.

Layanan ini tersedia dengan sistem berlangganan sesuai dengan paket yang tersedia dengan pembayaran hanya melalui kartu kredit. Di Indonesia, ada empat paket yang tersedia yakni Paket Ponsel seharga Rp49.000 per bulan, Paket Dasar dengan harga Rp109 ribu per bulan, Paket Standar Rp 139 ribu per bulan, dan paket Premium Rp 169 ribu per bulan.

Diblokir Telkom

Sejak awal kehadirannya di Indonesia empat tahun silam, Netflix memang terus mendapat tantangan dalam mengembangkan bisnis di Indonesia. Langkah Netlix untuk menguasai layanan video on demand tidak berjalan mulus. Karena terus bersinggungan dengan berbagai pihak terkait.

Salah satunya adalah pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Group, di mana provider yang lain tidak melakukan hal serupa. Setelah berbagai pendapat bermunculan, Telkom buka suara. Pada Desember 2019 yang lalu, seperti dilansir dari Detikcom, Siti Choirina, Direktur Consumer Telkom, mengatakan pihaknya masih memblokir Netflix karena konten video yang disajikan belum bisa mengikuti aturan pemerintah di Indonesia. Hal ini juga untuk menjaga perlindungan konsumen.

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini Telkom sangat intens melakukan komunikasi dengan pihak Netflix. Di mana yang menjadi concern adalah Netflix harus berani melakukan take-down konten ketika ada masyarakat yang komplain. “Kita punya kerja sama dengan HBO dengan Fox dan lain-lain itu, kalau terjadi misalnya ada masyarakat yang komplain itu mereka berani melakukan take down 1×24 jam, Netflix sampai sekarang belum bisa seperti itu,” ujar Choiriana.

Pembicaraan kedua belah pihak ini juga diamini oleh Netflix. Kendati demikian, mereka belum mau memberikan keterangan tentang hasil pembicaraan terbaru mereka dengan Telkom.

Sementara itu Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) M Danny Buldansyah mengatakan keberadaan OTT asing di Indonesia bisa diibaratkan dengan ungkapan ‘benci tapi rindu’. Dikutip dari Investor Daily, kondisi ini terjadi terutama antara perusahaan operator telekomunikasi dan penyedia layanan OTT di Indonesia, khususnya penyedia layanan OTT video streaming asing.

Di satu sisi, perusahaan telekomunikasi membutuhkan trafik dari penyediaan layanan video streaming. Sedangkan penyedia layanan video streaming membutuhkan akses kontennya melalui jaringan telekomunikasi di Tanah Air.

Selama ini, operator telekomunikasi mengeluhkan hanya dijadikan sarana akses (dump pipe) tanpa mendapatkan benefit finansial dari keberadaan OTT tersebut. Kondisi ini sudah terjadi cukup lama dan hingga saat ini belum menemukan titik temu.

Kebijakan Konten

Netflix dikenal dengan konten yang berkualitas. Banyak warganet membandingkannya dengan tayangan di televisi lokal yang bermutu rendah. Sebagai pembuktian terbaru, pada Senin kemarin Netflix mencetak sejarah dan rekor baru. Film-film produksi layanan streaming ini meraih 24 nominasi gelaran Academy Award alias Oscars. Capaian tersebut bahkan mengalahkan studio-studio besar lainnya seperti Disney dan kawan-kawan.

Di sisi lain, Netflix dengan koleksi film dan serial yang sangat banyak juga mengandung konten kontroversi. Film-film Netflix banyak yang menjadi perdebatan, terutama konten original buatan mereka karena ada yang bertema LGBT, Pornografi, SARA dan kekerasan.

Sebenarnya, Netflix memiliki sistem kerja di mana pengguna bisa memiliki 2 sampai 5 profil. Pada akun tersebut ada pengaturan khusus anak-anak yaitu Kids Mode. Sesuai namanya, di dalamnya hanya ada deretan konten berupa film dan serial yang sesuai dengan usia anak-anak. Seperti tayangan kartun, kisah fiksi, dan imajinatif lainnya

Ada beberapa konten di Netflix yang tanpa sensor ketat menurut ukuran penonton Indonesia seperti yang tayang di bioskop. Misalnya adegan berdarah-darah yang diperlihatkan dengan jelas, serta kerap mempertontonkan adegan vulgar dan seksi mengarah ke pornografi.

Related Posts
1 daripada 290

Sebenarnya Netflix memberikan informasi rating sesuai usia dan parental control. Sehingga kebijakan dan kontrol orang tua sangat berperan dalam memberikan suguhan konten yang pantas untuk anak.

Netflix juga memiliki sistem kerja di mana pengguna bisa memiliki 2 sampai 5 profil. Pada akun tersebut ada pengaturan khusus anak-anak yaitu Kids Mode. Sesuai namanya, di dalamnya hanya ada deretan konten berupa film dan serial yang sesuai dengan usia anak-anak. Seperti tayangan kartun, kisah fiksi, dan imajinatif lainnya.

Sayangnya, Netflix tidak menyediakan fitur untuk melaporkan konten-konten yang tak pantas tersebut. Sehingga kecil kemungkinan konten yang sudah tayang diturunkan lagi (take down policy) kecuali masa edarnya memang sudah selesai.

Ini berbeda dengan apa yang ada di Youtube atau platform streaming lain. Mereka menyediakan tombol untuk melaporkan konten yang tidak pantas. Saat dilaporkan ke Kominfo, konten yang tak pantas itu bisa diturunkan.

Menurut Heru Sutadi, pengamat telekomunikasi dan IT, jika mau beroperasi secara “resmi” di Indonesia, sudah pasti konten-konten yang disajikan oleh Netflix  maupun penyedia layanan lainya harus berjalan sesuai aturan yang ada di Indonesia. Minimal, disesuaikan dengan kultur negara ini. “Hal ini juga berlaku untuk semuanya, bukan cuma Netflix. Konten di dalamnya itu harus ada pembatasan usia. Game saja sekarang diatur soal pembatasan usia,” ungkap Heru.

Diburu pajak

Masalah lainya yang menghadang Netflix adalah pajak. Pada September 2019, muncul wacana dari Kementerian Keuangan tengah mengkaji peraturan yang memungkinkan pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang atau jasa sekalipun penjual tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan masih mencari formula untuk memaksa perusahaan penyedia streaming video raksasa tersebut membayar pajak di Indonesia sesuai regulasi. Menurut Sri Mulyani, potensi pajak yang bisa dikutip dari biaya berlangganan Netflix di Indonesia sangat besar.

Ia mengambil contoh, di Australia dan Singapura, pemerintah mewajibkan Netflix untuk membayar pajak. “Konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT (badan usaha tetap) tapi aktivitasnya banyak seperti yang saya sebutkan. Maka, mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan atau economy present yang signifikan,” ujar Sri Mulyani, dilansir dari Kompas.com.

Sementara itu Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan penarikan PPN dari Netflix ataupun badan usaha yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia akan berbeda dari transaksi konvensional. Pembelian barang jenis ini, dilansir dari Tirto, sebenarnya tetap dikenakan pajak, tetapi kewajiban menyetornya ada di konsumen melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Nanti, pemerintah akan menunjuk dan mewajibkan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri ini untuk menyetorkan PPN atas transaksi layanan atau jasa yang diberikan lantaran konsumsi itu dilakukan oleh konsumen yang berada di Indonesia. Dengan demikian, ketiadaan kantor perwakilan di Indonesia tak lagi menjadi halangan. Sebab aspek yang diperhatikan bukan lagi fisik perusahaan, tetapi aktivitas ekonomi berupa jual-beli.

Selain pajak, pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwacana untuk mengawasi media baru berbasis internet, seperti Netflix, Facebook, dan Youtube. Hal ini ditentang oleh masyarakat karena KPI dinilai tidak berwenang di ranah digital. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kerja sama dengan Kemendikbud

Aksi mengejutkan dilakukan oleh Netflix yang belum lama ini mengumumkan kerja sama dengan Kemendikbud untuk menggelar pelatihan yang menyasar kepada penulis naskah film. Apa yang dilakukan Mendikbud Nadiem Makarim seperti bertolak belakang dengan Menkominfo dan Menteri Keuangan. Netflix menggelontorkan dana komitmen sebesar US$1 miliar atau setara Rp14 miliar untuk kerja samanya dalam meningkatkan kualitas penulis naskah di Indonesia. Netflix bahkan berencana membawa sineas pilihan ke Hollywood untuk dilatih menulis naskah di sana.

Di program ini, sebanyak 15 orang penulis naskah film terpilih akan diberangkatkan ke Hollywood untuk selanjutnya dilatih dalam penulisan cerita film. Program ini rencananya akan dimulai pada Maret 2020 ini. Selanjutnya, Netflix juga akan membawa beberapa ahli dan mitra lain untuk memberikan workshop terkait pengembangan cerita dan penulisan cerita dan penulisan skenario (script writer), sekaligus pelatihan pasca-produksi di Jakarta. Workshop ini mengundang 100 peserta penulis naskah.

Menurut Nadiem, fokus kerja sama yang menitikberatkan pada penulisan naskah, karena penulisan cerita merupakan fundamental yang penting. Sebab, film yang baik diawali dengan penulisan serta kerangka cerita yang baik pula. Bisa dipahami mengapa Nadiem melakukan langkah seperti itu. Karena latar belakangnya sebagai pendiri Gojek yang berkecimpung di dunia startup cenderung lebih dekat dengan sesama pemain di industri digital yang disruptif.

Langkah Menteri Nadiem ini banyak mendapat apresiasi khususnya oleh pelaku industri kreatif. Karena banyak peluang mendapatkan hiburan yang berkualitas. Namun, upaya Nadiem tersebut juga direspon negatif. Karena dianggap mengangkangi pemerintah yang masih menekan Netflix untuk membuka kantor dan membayar pajak ke Indonesia.

Bagaimana menurut pendapat kamu tentang Netflix?