Gizmologi
The Gizmo & Technology Universe. Situs teknologi dan gadget terkini.

Jalan Panjang Wujudkan Iklim Kompetisi Sehat di Industri Telekomunikasi

Perang tarif di industri telekomunikasi, yang dulu ditabuh sejak era voice dan SMS kemudian berlanjut ke data, akhirnya membuat operator kelabakan sendiri. Indosat Ooredoo yang bersuara lantang. Operator ini sejak dipimpin oleh Alexander Rusli memang terlihat paling vokal dalam bersuara.

Indosat mengirim surat kepada Kemkominfo dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), meminta agar pemerintah mengatur tarif batas bawah internet. Lantaran  perang tarif data ini membuat pendapatan yield data Indosat terus turun dan tahun ke tahun dan ini dinilai berbahaya karena merata di semua operator.

Operator ini mengusulkan agar pemerintah bisa menetapkan tarif batas bawah, persis seperti yang terjadi di industri transportasi (taksi). Kemudian, digelarlah Seminar “Mencari Tarif Data yang Ideal” oleh ITF (Indonesia Technology Forum) di Hotel Akmani, Jakarta (26/7/2017).

Ajang diskusi ini menghadirkan beberapa pihak terkait yaitu Menkominfo Rudiantara, Presdir dan CEO Indosat Alexander Rusli, ketua ATSI (Asosiasi Telepon Selular Indonesia) Merza Fachys, Ketua KPPU (Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha), M Syarkawi Rauf, Komisioner BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) Ketut Pribadi, dan Ketua Harian Lembaga Yayasan Konsumen Indonesia Tulus Abadi.

Bukan Tarif Batas Bawah, Tapi Formula

Namun, alih-alih menyetujui usulan tarif batas bawah, pemerintah dengan tegas menolaknya. Menkominfo Rudiantara menyatakan pemerintah tidak akan mengeluarkan aturan terkait penentuan tarif batas atas dan batas bawah data internet, seperti yang diminta Indosat Ooredoo. Kendati demikian, pemerintah hanya akan mengeluarkan aturan terkait formula penetapan keuntungan yang wajar bagi operator.

Menkominfo Rudiantara (Foto: Bambang/Gizmologi)

Ia beralasan, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam penetapan tarif data selular operator telekomunikasi. Yang bisa dilakukan adalah menetapkan formula penentuan yield  yang wajar untuk operator. Sebagai informasi, Yield data adalah total pendapatan data dibagi dengan total trafik data.

“Yang jelas saya tidak menetapkan floor price atau angka tetapi membuat formula yang memungkinkan operator masih mendapat ruang untuk bermanuver dalam berkompetisi. Harus ada kompetisi sehingga masyarakat mendapat opsi produk maupun layanan,” tegas pria yang akrab dipanggil Chief RA tersebut .

Rudiantara menambahkan, pemerintah harus berada di titik optimal dalam melihat kepentingan industri telekomunikasi dan masyarakat sehingga ada keseimbangan. “Yang tidak diperbolehkan itu praktik predatory pricing, persaingan operator yang tidak sehat untuk menguasai pasar,” ujar Rudiantara

Setelah mendapatkan penolakan dari Menkominfo dan KPPU, Alexander Rusli pun segera mengklarifikasi bahwa surat yang dikirimnya pada 17 Juli 2017 tersebut hanya menyarankan tarif berdasarkan data yield. Oleh karena itu, ia mengajak operator dan regulator berunding soal formula yang ada di sekitar yield data. Di mana yield data terus mengalami penurunan pendapatan sejak tiga tahun lalu, sebaliknya trafik data tumbuh signifikan yang dikhawatirkan berbahaya untuk masa depan industri telekomunikasi.

Pihak Indosat mengungkap, yield data pada kuartal pertama 2016 sebesar Rp 32.000 per gigabyte (GB), lalu angka ini turun pada kuartal ketiga 2016 menjadi sebesar Rp 17.000 per GB, lalu pada kuartal pertama 2017 sebesar Rp 14.000 per GB. Alex berkata hal serupa juga dialami oleh Telkomsel dan XL Axiata. “Penurunan itu makin irrasional dan bisa menjadi tak prospektif lagi memberikan layanan data kepada masyarakat,” papar Alex.

Sementara itu, menyambut polemik tarif data tersebut, Ketut menyatakan pihaknya di BRTI akan segera mematangkan formula tarif sesuai amanat pasal 28 UU no.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. “Kami masih membahas internal, bulan depan akan mengumpulkan operator, dan kira-kira dalam 3-4 bulan Peraturan Menteri (PM) tentang formula tarif data akan keluar,” kata Ketut.

Related Posts
1 daripada 289

Dalam menyusun formula tarif tersebut terdiri dari biaya elemen jaringan (network element cost) ditambah biaya aktivitas layanan retail (retail services activity cost) dan profit margin. Artinya, PM 9/2008 akan segera diperbarui untuk mengakomodir layanan data.

Konsolidasi Operator
Permasalahan lain, industri telekomunikasi di Indonesia dikhawatirkan tidak bisa berjalan secara berkelanjutan jika para operator masih cenderung  berjalan sendiri-sendiri seperti saat ini. “Saya minta operator melakukan konsolidasi. Sebab, industri telekomunikasi tidak akan suistanable kalau para operator tidak bekerja sama,” kata Rudiantara.

Kurangnya konsolidasi di kalangan operator menurut Rudiantara akan membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi terhambat. Padahal, pembangunan infrastruktur diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, pihaknya terus mendorong dengan lebih kuat agar operator bisa melakukan konsolidasi. Karena dengan konsolidasi, ruang kompetisi di industri telekomunikasi diharapkan makin terbuka dan layanan ke masyarakat menjadi semakin baik.

Langkah konsolidasi ini dinilai efektif untuk membantu mengurangi kerugian yang dirasakan sejumlah operator terkait persaingan yang semakin ketat, sekaligus merampingkan jumlah operator di Indonesia. “Agar industrinya lebih bagus, saya membantu mengurangi kerugian kalau enggak kan tiap hari rugi terus,” ujar Rudiantara.

Senada dengan Rudiantara, Syarkawi juga menganggap konsolidasi operator dengan aksi korporasi akuisi atau merger bisa menjadi jawaban agar kompetisi antar operator seluler juga semakin sehat. “Konsolidasi akan membawa kompetisi antar operator menjadi lebih sehat,” kata Syarkawi Rauf.

Sementara itu Alexander Rusli mengatakan bahwa secara logika konsolidasi memang perlu dilakukan di industri telekomunikasi. Karena dengan berkonsolidasi, kemungkinan terjadinya perang harga akan semakin kecil, dan tawar menawar ke vendor akan lebih tinggi.
Namun, Alex memperingatkan dengan konsolidasi, yang akan berdampak pada jumlah operator yang semakin ramping, dikhawatirkan operator akan bertindak sesuka hati yang akan merugikan pelanggan. Sehingga peran regulator sangat dibutuhkan untuk mencari titik keseimbangan.
Selain itu, konsolidasi antar operator tidak semudah yang dibayangkan. “Logikanya memang konsolidasi itu harus dilakukan. Kalau konsolidasi dari segi cost, itu bisa. Tapi konsolidasi dari segi struktur perusahaan lebih kompleks. Karena itu jadi keputusan pemegang saham,” ujarnya.
Berbagai persoalan yang mengemuka tersebut membuktikan bahwa tugas pemerintah dan stakeholder untuk mewujudkan iklim kompetisi pada industri telekomunikasi yang sehat masih menempuh jalan panjang. Ada solusi yang ingin diterapkan, namun masalah lain muncul.

This post is also available in: enEnglish (English)