Jakarta, Gizmologi โย Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dikabarkan sedang menyiapkan pengaturan mengenai Tata Kelola AI. Setelah Surat Edaran nomor 9 tahun 2023 diresmikan pada 19 Desember 2023 ternyata kelanjutan dari regulasi tata kelola kecerdasan buatan (AI) ini masih panjang prosesnya.
Tata Kelola AI masih perlu di kaji agar semakin kuat agar bisa mengambil langkah-langkah ke depan. Surat Edaran AI ini menjelaskan tentang nilai etika penggunaan AI yang meliputi antara lain inklusivitas, aksesbilitas, keamanan, kemanusiaan serta kredibilitas dan akuntabilitas.
Dalam menguatkan tata kelola AI, pemerintah melakukan pendekatan dari Readiness Assestment Methodology (RAM) yang direkomendasikan UNESCO.l untuk menyusun regulasi.
โUntuk penguatan tata kelola Kominfo sedang menjajaki RAM yang digunakan oleh UNESCO sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah ke depan,โ jelas Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi dalam Road to World Public Relation Forum 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (23/04/2024).
Baca Juga:ย RayBan Meta Hadir dengan Model Baru, Bisa WhatsApp Video Call & Multimodal AI
Ada Dua Pendekatan untuk Perkuat Tata Kelola AI di Indonesia
Menteri Budi Arie menyatakan Indonesia menggunakan pendekatan horizontal dan vertikal untuk menyusun regulasi yang berkaitan dengan teknologi AI. Menkominfo menjelaskan, pendekatan horizontal melalui pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika AI. Sedangkan pendekatan vertikal bersifat sektoral seperti sektor keuangan dan kesehatan.
Kemekominfo juga aktif dalam forum internasional yang membahas pemanfaatan AI seperti AI Safety Summit 2023, Internet Governance Forum 2023, UNESCO Global Forum on Ethics of AI 2024, serta AI Summit for Democracy. Menurut Menkominfo hal itu diperlukan untuk mendapatkan acuan dalam penyusunan regulasi Tata Kelola AI di Indonesia.
โKita paham betul bahwa AI ini modal cuma dua. Kalau di Eropa diatur secara horizontal, sedangkan di Amerika diatur secara vertikal. Nah, kita sedang mencoba meramu, mendiskusikan mana yang paling sesuai untuk Indonesia,โ tuturnya.
Menkominfo Ingin Indonesia tak hanya jadi Pasar
Menteri Budi Arie mengapresiasi penyelenggaraan Road to WPRF 2024 dan mengharapkan dapat mendorong praktisi humas untuk menghadirkan ekosistem komunikasi publik yang bertanggung jawab di tengah perkembangan teknologi yang makin pesat. Menurutnya, di masa depan teknologi digital bisa sangat membantu dalam menjalankan berbagai aktivitas kehumasan.
โSemoga kualitas sumberdaya manusia kehumasan terus meningkat, termasuk menggaungkan public relations bahwa Indonesia adalah negara yang hebat, bangsa yang kita cintai,โ ungkap Budi Arie.
Menkominfo menekankan saat ini Indonesia menjadi sorotan dunia akibat beragam potensi yang ada. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengingatkan agar Indonesia tidak hanya sekadar menjadi pasar.
โJangan hanya sekadar pasar, melainkan ikut ambil bagian dalam pengembangan, pertumbuhan dan kecepatan teknologi digital ke depan yang berguna buat masyarakat baik aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya,โ ungkapnya.
Menkominfo juga mengajak praktisi kehumasan terus berkreasi. Menurutnya, hanya ada dua kata kunci menghadapi tantangan teknologi yaitu adaptasi dan inovasi.
โDengan dua kata kunci itu, kita yakin Indonesia akan menjadi negara maju, negara yang penuh harapan, negara yang betul-betul bisa menjadi bagian penting dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan dunia di masa mendatang,โ katanya.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
