Mahfud MD Izinkan BPKP Buat Audit Proyek di Kominfo

Jakarta, Gizmologi – Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt Menkominfo) Mahfud MD mengizinkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal tersebut dilakukan guna pengawasan anggaran yang digunakan di sejumlah proyek.

Mahfud menceritakan sebelumnya, BPKP mengalami kesulitan dalam melakukan audit terkait proyek yang dijalankan oleh Kominfo. Hal itu diduga menjadi salah satu penyebab adanya kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kominfo.

“Sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya dalam Menkominfo yang baru kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang kesini untuk menyelesaikan kasus yang sudah ada,” kata Mahfud di Media Center Kemenkominfo, Selasa (23/5/2023).

Kondisi tersebut tentunya disayangkan mengingat di kementerian-kementerian lain, BPKP sengaja diundang untuk membantu pengawasan penggunaan anggaran sebelum memulai proyek sehingga anggaran yang digunakan bisa tepat sasaran. Hal itu juga sejalan dengan keputusan Mahfud mendukung pengusutan kasus hukum terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan BTS oleh BAKTI Kemenkominfo.

Baca Juga: Debut Plt Menkominfo, Mahfud MD Langsung Pimpin Rapat Eselon I

More Read

Telkomsel and Cisco Present Unified Collaboration Apps for Enterprise

Telkomsel Gandeng Lookout Hadirkan Layanan Enterprise Mobile Security

Fabelio Projects Experience Studio Hadirkan Solusi Interior Berbagai Sektor

BPKP Audit Proyek di Kominfo

Ketika akan melakukan audit, Kominfo meminta BPKP harus meminta izin terlebih dahulu dari aparat penegak hukum, seperti dari pihak KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian. “Memang aturannya tidak harus masuk, tapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman, karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu, supaya aman,” jelas Mahfud.

Selain BPKP, Mahfud mengatakan di bawah wewenangnya sebagai Plt. Menkominfo ia mengundang para aparat penegak hukum untuk datang dan melakukan pemeriksaan jika terdapat laporan kasus terkait dengan Kemenkominfo.

“Kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya,” tegas Mahfud.