Manfaat RUU Kesepakatan E-Commerce Se-ASEAN Bagi Indonesia

Jakarta, Gizmologi – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesepakatan ASEAN dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC). Melalui undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan Indonesia, secara khusus melalui transaksi E-Commerce.

Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, mengatakan pengesahan RUU AAEC memiliki arti penting karena menjadi payung hukum kerja sama dalam sektor e-commerce antarpemerintah di ASEAN. Selain itu, dia berharap peraturan itu akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan ASEAN.

“Terbentuklah payung hukum Persetujuan Perdagangan melalui Sistem e-Commerce. Dalam rangka mendorong peningkatan nilai perdagangan, daya saing pelaku usaha dalam negeri, serta memperluas kerja sama melalui pemanfaatan e-commerce di ASEAN,” kata Johnny saat Rapat Paripurna dengan DPR, Selasa (7/9).

Johnny meyakini dengan disepakatinya AAEC akan turut menjadi transformasi Indonesia menuju ekonomi digital yang lebih maju. Terlebih saat ini kehidupan New Normal telah banyak mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia dari belanja online, belajar online dan work from home.

“Kami berkeyakinan bahwa persetujuan ini akan menjadi bagian transformasi Indonesia sebagai suatu ekonomi digital yang maju, dan pada akhirnya dapat membantu mewujudkan kesejahteraan umum,” tandasnya.

Baca Juga: Melihat Potensi Batam yang Bersiap Menjadi Sentral E-Commerce

Manfaat AAEC

pengadaan jasa

Disepakatinya AAEC, diharapkan bisa meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa dalam negeri untuk bersaing melalui pemanfaatan niaga elektronik atau E-Commerce di ASEAN. Apalagi implementasi perdagangan elektronik menjadi solusi alternatif Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca-COVID-19.

“Meningkatkan kerja sama antarnegara anggota ASEAN untuk mengembangkan dan mendorong pemanfaatan niaga elektronik agar menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam keterangan tertulis Kementerian Perdagangan.

“Dan penyesuaian kebijakan di dalam negeri, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui PMSE,” lanjutnya.

AAEC merupakan persetujuan dagang pertama Indonesia yang mengatur PMSE dengan negaranegara di Asia Tenggara. Perundingan AAEC dimulai pada awal 2017, kemudian ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam.

Secara garis besar kesepakatan AAEC  memiliki tujuan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan niaga elektronik di antara negara-negara ASEAN. Meliputi infrastruktur teknologi dan informasi, kompetensi pendidikan dan teknologi, perlindungan terhadap konsumen daring, keamanan transaksi elektronik, pembayaran elektronik, fasilitasi perdagangan, hak atas kekayaan intelektual (HKI), persaingan usaha, dan keamanan siber.

Tinggalkan komen