Jakarta, Gizmologi – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo kembali menghadapi kasus besar. Jika sebelumnya terkait dengan kasus korupsi BTS, maka kali ini BAKTI Kominfo terseret kasus dugaan suap yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP.
Kronologinya, pada 10 Januari 2024, Departemen Kehakiman AS atau United State Department of Justice US DOJ, menyebutkan bahwa SAP akan membayar lebih dari US$220 juta untuk penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), terhadap pelanggaran UU Praktik korupsi Asing (FCPA).
Disebutkan, periode 2015-2018, SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat di Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas bagi SAP. Suap itu terkait kontrak antara SAP dengan departemen dan lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk BAKTI Kominfo dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).
Klarifikasi Bakti Kominfo
Sehubungan dengan pemberitaan mengenai kasus suap yang mendera SAP, di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, BAKTI Kominfo pun memberikan sejumlah klarifikasi.
Dijelaskan bahwa pada tahun 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI.
“Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis, pada tahun 2018, BLU BAKTI menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp. 12.6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku,” demikian pernyataan resmi dari BAKTI Kominfo.
Dijelaskan lebih lanjut, selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, BAKTI berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
