Pengamat: Gangguan PDN Terindikasi Terkena Serangan Siber

Jakarta, Gizmologi – Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC mengungkap pandangannya mengenai gangguan PDN atau Pusat Data Nasional, Kamis (20/6/2024). Gangguan PDN telah membuat sistem imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengalami masalah yang mengakibatkan panjangnya antrian yang ingin melakukan proses imigrasi.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika pun membenarkan hal tersebut dan mengatakan gangguan PDN akan pulih secara bertahap. Meski begitu tak diketahui alasan pasti dibalik gangguan PDN ini.

”Saat ini kami sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap. Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Baca Juga: Gangguan Pusat Data Nasional buat Layanan Imigrasi Terganggu

Pandangan Pengamat Gangguan PDN Ulah Serangan Siber

Pratama menyebut dalam siaran pers, gangguan total yang terjadi seperti gangguan PDN ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor. Sepeti gangguan suplai listrik, kerusakan server, gangguan koneksi internet, serta serangan siber seperti DDoS atau Ransomware.

“Jika memang gangguan terjadi karena serangan siber, maka resiko yang mengancam semakin besar karena tidak hanya mengganggu layanan namun juga bisa mengakibatkan bocornya data pribadi,” ujar Pratama.

Ia pun menambahkan kejadian sebelumnya yang menargetkan layanan imigrasi karena serangan siber. Akibat serangan tersebut terdapat kebocoran data pribadi sebanyak 34 juta data passport.

“Yang lebih berbahaya lagi jika peretas bisa sampai mengakses server di PDN yang tentu saja kebocoran data yang terjadi tidak hanya akan menimpa Ditjen Imigrasi namun juga institusi lainnya yang menggunakan PDN untuk menyimpan data warga masyarakat,” ungkapnya.

Lalu menurut pandangan Pratama, dari pola gangguan PDN yang terjadi, dimungkinkan masalah terjadi pada PDN disebabkan karena serangan siber dengan metode ransomware. Prediksi atau anggapannya ini terlihat karena bagaimana pihak pemerintah memulihkan ganguan PDN.

“Jika melihat dari pola gangguan yang terjadi, ada kemungkinan jika masalah yang terjadi pada PDN disebabkan karena serangan siber dengan metode ransomware, seperti hal nya yang menimpa Bank Syariah Indonesia sebelumnya. Jika memang masalah yang dihadapi oleh PDN merupakan masalah teknis tentu tidak akan memakan waktu selama itu,” terangnya.

Bila gangguan PDN disebabkan karena masalah suplai listrik bisa segera diatasi dengan menggunakan catuan listrik dari gardu lainya atau menggunakan genset untuk catuan sementara. Demikian juga jika yang bermasalah adalah koneksi internet seperti putusnya kabel fiber optik yang masuk kedalam PDN, masih bisa ditanggulangi dengan cepat menggunakan koneksi radio Point-to-Point yang memiliki bandwidth besar dan tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan instalasi.

Begitu pula jika terkena serangan siber dengan metode DDoS, seharusnya waktu penanggulangan yang dibutuhkan juga tidak akan selama itu. Karena masalah tersebut bisa dengan mudah diselesaikan dengan memanfaatkan perangkat Anti-DDoS serta bekerjasama dengan ISP untuk menambah kapasitas bandwidth dan membantu mengatasi DDoS dari sisi ISP.

“Dengan melihat kejadian ini, menggunakan PDN bisa membahayakan negara jika tidak dilengkapi dengan pengamanan yang kuat, sehingga masing-masing instansi pemerintah yang hosting di PDN harus membuat Bussiness Continuity Plan (BCP) yg kuat sehingga tidak bergantung 100 persen kepada infrastruktur PDN,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan bahwa pihak PDN harus jelas menyampaikan penyebab gangguan PDN ini, serta semenjak awal memaparkan BCP dari resiko semacam ini. Pratama menyebutkan PDN saat ini hanya dibangun menyediakan infrastruktur saja untuk menyimpan data dari masing-masing instansi pemilik SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sehingga ini perlu menjadi catatan dan faktor keamanan siber perlu diperhatikan oleh pihak PDN.

“Yang perlu menjadi catatan adalah PDN yang dibangun saat ini hanya menyediakan infrastrukturnya saja untuk menyimpan data dari masing-masing instansi pemilik SPBE. Faktor keamanan siber juga masih perlu mendapatkan perhatian khusus karena yang dijamin oleh pengelola PDN saat ini adalah keamanan siber dari infrastuktur PDN itu sendiri, sedangkan keamanan siber dari aplikasi setiap SPBE masih menjadi tanggung jawab dari instansi pemilik SPBE tersebut,” jelas Pratama.

Seperti kita ketahui bahwa saat ini PDN dipergunakan oleh layanan seluruh instansi pemerintahan. PDN yang direncanakan oleh Pemerintah akan berlokasi di 4 kota, namun saat ini PDN yang berlokasi di Cikarang masih proses pembangunan dan baru akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 ini.

“Saat ini PDN yang dipergunakan adalah PDN sementara, namun meskipun statusnya sementara hal seperti ini seharusnya tetap tidak terjadi. Diharapkan dengan adanya kejadian ini Pemerintah bisa melakukan evaluasi PDN yang dipergunakan saat ini dan meningkatkan beberapa hal yang dibutuhkan sambil menunggu PDN yang sebenarnya sudah siap untuk dipergunakan,” tutupnya.