Gizmologi
The Gizmo & Technology Universe. Situs teknologi dan gadget terkini.

Inilah Risiko Perusahaan yang Pakai Software Bajakan

Konsultan hukum untuk industri software, BSA, belum lama ini menggelar kampanye “Legalize and Protect” untuk mengedukasi masyarakat ASEAN termasuk Indonesia tentang kesadaran risiko dan mendorong perusahaan untuk melegalkan aset software mereka. Pengunaan software bajakan dianggap berbahaya.

BSA bahkan mendorong para pemimpin bisnis di Indonesia untuk mengadopsi peraturan “zero tolerance” dan menghapus penggunaan software bajakan yang tanpa izin dari perusahaan mereka. Mereka mengimbau para pengguna tentang risiko dan konsekuensi penggunaan software bajakan atau yang tidak berlisensi.

Menurut Tarun Sawney, Direktur Senior BSA Senior, penggunaan software tanpa izin atau ilegal menunjukan pengambilan keputusan yang buruk serta pengambilan risiko yang tidak penting,” kata . “Investasi equitas juga tidak aman di dalam perusahaan-perusahaan yang mengambil risiko seperti itu, karena mereka dapat dengan mudah kehilangan keunggulan kompetitif mereka jika pembobolan data terjadi. Software legal dan sah, di sisi lain, merupakan jenis investasi yang dapat membantu meningkatkan keamanan perusahaan.”

Dengan mematuhi peraturan ini, perusahaan diklaim dapat meningkatkan pertahanan terhadap pembobolan data dan kejahatan siber, mengurangi kerugian finansial dan risiko hukum, sekaligus menumbuhkan rasa aman bagi investor.

Menurut International Data Corporation (IDC), pebisnis dan para investor dapat meningkatkan keuntungan hingga 11 persen sebagai dampak dari peralihan ke penggunaan software resmi.Sejauh ini, BSA telah menindak hampir 4.000 pelanggaran hukum per tahun terkait penegakan hak cipta global.

Baca juga: Bahaya Mengintasi Aplikasi VPN Gratis

Bahaya Software Bajakan

Ilustrasi (Foto: Pixabay/meminsito)

Data BSA menunjukkan bahwa banyak perusahaan Indonesia yang harus mengimplementasikan penggunaan software resmi. Har

Tarun mengatakan perusahaan besar bisa mengalami kerugian besar, dan perusahaan yang lebih kecil maupun startup bisa gulung tikar akibat kerugian yang bisa dialami. “Saat ini, lebih dari 80 persen dari software yang digunakan di Indonesia merupakan software tanpa izin, yang membuatnya sangat rentan terhadap kejahatan siber yang juga bisa menghambat pertumbuhan perusahaan,” ungkapnya.

Bahaya yang paling kerap muncul dari penggunaan software bajakan adalah malware. Banyak hackers dan pembuat malware yang secara khusus menargetkan kelemahan pada software bajakan yang tidak berlisensi. Penggunaan software resmi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan memungkinkan para pekerja di perusahaan untuk memaksimalkan kemampuan sebuah software.

Related Posts
1 daripada 287

Pelaku kejahatan yang membuat malware dapat menggunakannya untuk mencuri data personal atau perusahaan, mengawasi aktivitas, merusak fungsi perangkat, atau membajak sistem sumber daya untuk keuntungan pembuat malware.

Biaya perbaikan sebuah kasus malware dapat mencapai Rp 145 juta per komputer, dan membutuhkan waktu hingga 50 hari untuk dikerjakan, serta dapat merugikan perusahaan besar sekitar Rp 35 miliar. Faktanya, 60 persen dari perusahaan-perusahaan kecil yang terkena serangan siber dapat merugi hingga menyebabkan kebangkrutan hanya dalam kurun waktu enam bulan.

Selain potensi hacking, kehilangan data, dan downtime komputer, software yang terinfeksi dapat membahayakan reputasi perusahaan publik di depan pemegang saham, pegawai dan klien.

Langkah Mengurangi Softare Bajakan

Software modern kini menggunakan model langganan, sebuah investasi yang nilainya kecil dan terus memberikan pembaruan reguler untuk keamanan dan fungsionalitas bagi para pengguna. Pembaruan seperti ini tidak didapatkan oleh software tidak berlisensi, yang mengakibatkan perusahaan menjadi lebih rentan terhadap serangan.

Di Indonesia, ada beberapa pendekatan yang telah diprakarsai oleh sektor swasta dan pemerintah untuk menghentikan penggunaan software tidak berlisensi.

Dari sektor swasta, kampanye Legalize and Protect BSA sejauh ini diklaim telah terbukti efektif di Thailand, Filipina, dan Vietnam. Akan tetapi, tidak cukup banyak perusahaan Indonesia yang menerapkan kebijakan untuk membersihkan lingkungan bisnis dari software tidak berlisensi. Keamanan siber nasional negara akan merugi jika pemimpin tidak mengambil tindakan tegas untuk melindungi bisnis mereka.

Di lain sisi, pemerintah telah secara aktif menyediakan berbagai cara untuk mengurangi angka penggunaan software tidak berlisensi. Hal ini terdiri dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan juga penegakan hukum di bawah UU Hak Cipta no 28 tahun 2014 dimana masyarakat dapat melakukan pengaduan kasus penggunaan software tidak berlisensi oleh perusahaan.

Irbar Susanto S.H., M.H. selaku Kasubdit Pencegahan & Penyelesaian Sengketa Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatakan  pemerintah Indonesia menentang penggunaan software tidak berlisensi.

Pemerintah ingin mendorong pemilik bisnis untuk hanya menggunakan software berlisensi untuk kepentingan keamanan dan kompetensi perusahaan. Karena software bajakan yang tidak berlisensi memang menggiurkan di awal, tapi pada akhirnya akan merugikan bisnis.

“Pemerintah Indonesia juga bertanggung jawab untuk melindungi hak cipta pembuat software. Kami selalu terbuka untuk setiap laporan dan akan melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum melalui peraturan dan staf ahli kami,” pungkasnya.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.