Bisakah Aplikasi PeduliLindungi Bertransformasi Jadi SuperApp?

Jakarta, Gizmologi – Pemerintah sedang berupaya memperluas jangkauan fungsi dan fitur layanan aplikasi PeduliLindungi ke berbagai sektor. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menginginkan aplikasi PeduliLindungi nantinya juga bisa sebagai alat pembayaran digital.

Keinginan tersebut bisa dinilai positif, sebab aplikasi PeduliLindungi saat ini telah digunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti saat akan memasuki mall atau pusat perbelanjaan, bepergian melalui berbagai moda transportasi, dan lain sebagainya. Aplikasi itu juga telah diunduh lebih dari 10 juta orang.

Terbaru, ada 11 platform populer mulai dari Gojek, Grab hingga Tokopedia yang bakal terintegrasi dengan PeduliLindungi. Sehingga bagi masyarakat yang tak menginstal PeduliLindungi bisa tetap menggunakan fiturnya di aplikasi lain.

“Jadi aplikasi yang paling banyak digunakan itu kan seperti ada Gojek, Grab, Tokopedia dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk bisa masuk ke berbagai macam fitur yang ada di PeduliLindungi,” kata Setiaji, Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan dalam keteranganya.

Aplikasi PeduliLindungi Diunduh 48 Juta

Aplikasi PeduliLindungi cetak sertifikat vaksin COVID-19Dijelaskan lebih lanjut, aplikasi PeduliLindungi telah berkembang sangat pesat, sejak pertama kali diluncurkan pada tahun lalu. Berdasarkan data terbaru jumlah pengguna yang telah men-download aplikasi PeduliLindungi sudah mencapai 48 juta unduhan, kemudian pengguna bulanannya kurang lebih 55 juta.

Tak heran jika implementasi dari layanan dan fitur aplikasi PeduliLindungi berkembang dengan pesat. Mengingat saat ini, PeduliLindungi memiliki tugas seperti memberikan peringatan atau notifikasi bila memasuki zona merah, pengawasan atau deteksi pergerakan pasien Covid-19, fitur sertifikat vaksin, informasi hasil tes COVID-19 hingga status vaksinasi.

“Untuk satu aplikasi kesehatan nasional, PeduliLindungi sudah terbukti bisa membangun infrastruktur penerapan protokol kesehatan berbasis information teknologi,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat evaluasi PPKM seperti dikutip dari Antara, Senin (20/9).

Baca Juga: Fitur PeduliLindungi Bisa Diakses Lewat Gojek hingga Tokopedia

Pro Kontra PeduliLindungi

Aplikasi PeduliLindungi
Fitur QR Code di Aplikasi PeduliLindungi

Pro-kontra dalam aplikasi PeduliLindungi telah banyak diperbincangkan khalayak publik. Mulai dari kebijakan privasi hingga data aplikasi itu digunakan untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya.

Namun seperti yang diketahui, pemerintah memanfaatkan PeduliLindungi untuk melacak dan menekan angka kasus penyebaran virus Corona di Indonesia. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian BUMN, Kemenkominfo dan Kemenkes.

“PeduliLindungi ini murni aplikasi buatan anak bangsa dan sudah disampaikan juga sejak awal muncul April 2020,” tegas SVP Corporate Communication dan Investor Relation Telkom, Ahmad Reza.

Sebagai platform buatan anak bangsa, kata Reza, Telkom senantiasa mengambil best practice dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu punya aplikasi tracing digital. “Nilai-nilai positif dari berbagai aplikasi di luar negeri itu kami ambil untuk pengembangan PeduliLindungi secara mandiri, sama sekali tanpa campur tangan pihak asing.”

Pada awal pengembangannya, aplikasi PeduliLindungi memang terinspirasi dari TraceTogether. Ini adalah aplikasi besutan Singapura yang dirancang membantu masyarakat untuk saling menjaga dan melindungi agar penularan Covid-19 bisa dihentikan.

Menkominfo Johnny G. Plate pada waktu itu pun tak menampik bahwa aplikasi PeduliLindungi sejenis dengan TraceTogether dari Singapura, meski dirancang oleh putra-putri Indonesia. “Meskipun ada kesamaan fungsi tapi aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo dan KemenBUMN ini memiliki konfigurasi yang berbeda,” ujarnya.

Adapun, seluruh data yang diolah dan diproses PeduliLindungi juga terjaga dengan baik di Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Kominfo. Penegasan ini disampaikan menanggapi kesimpangsiuran informasi perihal keamanan data dan keaslian PeduliLindungi sebagai aplikasi buatan Indonesia.

“Jadi tidak ada benarnya pernyataan yang menyebutkan bahwa aplikasi PeduliLindungi adalah buatan negara lain dan datanya rentan diambil pihak asing,” jelasnya.

Kritik Aplikasi PeduliLindungi

Aplikasi PeduliLindungi

Perlu diakui pemanfaatan PeduliLindungi memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam skala besar. Bahkan tak menutup kemungkinan, jika aplikasi ini bisa menjadi superApp yang terintegrasi dengan banyak platform dan layanan populer.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy, tidak menampik bahwa PeduliLindungi mampu meraih keuntungan besar dalam berbagai sektor. Apalagi jika diintegrasikan sebagai aplikasi dompet digital, seiring penggunaan metode pembayaran non-tunai yang terus meningkat sejak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tapi, dia mengingatkan pemerintah agar membenahi masalah keamanan data terlebih dahulu, menyusul kebocoran data akhir-akhir ini. Sejumlah data masyarakat Indonesia selama satu tahun terakhir berhasil diakses pihak tidak bertanggung jawab, termasuk pada aplikasi PeduliLindungi.

Di samping itu, masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang belum memahami sistem pembayaran nontunai, beserta risikonya. “Memang risiko dan masalah keamanan data ini masih harus dibenahi terlebih dahulu,” ujar Yusuf seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Catatan Merah Pemerintah Tak Bisa Lindungi Data Pengguna Aplikasi eHAC

Dilihat dari aspek keamanan, pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai aplikasi PeduliLindungi masih terbilang cukup lemah. Mengingat tugasnya yang diharuskan mengelola big data masyarakat dalam jumlah yang sangat besar.

“Bila aplikasi tersebut mendapat pekerjaan tambahan seperti layanan pembayaran digital, dikhawatirkan malah akan memecah konsentrasi. Dampaknya makin rentannya pengamanan data pribadi penggunanya,” ujar Alfons seperti dikutip dari Katadata.

Adapun bila pemerintah ingin mengintegrasikan PeduliLindungi dengan platform lainnya, maka perlu memastikan data pengguna PeduliLindungi tidak bisa dapat diakses pihak ketiga.

 

Tinggalkan komen