Gizmologi
Situs Berita Gadget dan Teknologi Indonesia

Ifsoc Berharap Bantuan Sosial Bisa Didistribusikan Lewat Platform Fintech

0 148

Langkah percepatan ekonomi Indonesia, telah dimulai beberapa tahun terakhir. Melalui adanya langkah digitalisasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat normal kembali. Di tengah pandemi, banyak hal yang harus dibenahi, terutama dalam penanganan Bantuan Sosial. Dengan target penerima hampir 18 juta kepala keluarga, butuh upaya maksimal agar penyaluran bantuan ini dapat terakomodir dengan baik.

Baca juga:Begini Cara Hindari dan Laporkan Kerugian Karena Fintech Ilegal  

Dalam mendukung upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi bansos Indonesia Fintech Society (IFSoc) mempunyai solusi. Diharapkan dengan adanya pemecahan masalah ini, penyaluran lebih transparan dan lebih tepat sasaran.

Ada tiga aspek yang dicermati IFSoc untuk menjadi perhatian pemerintah yaitu perbaikan regulasi, perbaikan tata kelola penyaluran melalui digitalisasi (platform), dan tantangan pengelolaan data dalam penyaluran bansos.

Butuh Adanya Revisi Peraturan

UU ITE
ilustrasi penegakkan hukum (cryptocratist)

Untuk mewujudkan hal tersebut, butuh adanya perubahan peraturan yang dapat memaksimalkan pendistribusian bansos ke banyak orang. Ketua IFSoc, Mirza Adityaswara, berpendapat pemerintah harus merevisi Peraturan Presiden No. 63/2017 dan memikirkan alternatif penyalurannya sebagai antisipasi perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Pada diskusi virtual bersama IFSoc, ia berpendapat untuk memulai proses digitalisasi bansos harus ada evaluasi dan perumusan kebijakan yang mendukung, dengan perlunya mengedepankan prinsip shared infrastructure dan omnichannel.

“Kami sampaikan poin terkait digitalisasi bansos, perlu merevisi regulasi, jadi ini merevisi regulasi penyaluran bansos non tunai, saat ini teman perbankan menjadi penyalur bansos dan kami merekomendasikan jalur distribusinya,” kata Mirza.

Menurutnya, dengan kondisi dunia saat ini dapat menjadi acuan untuk menerapkan teknologi digital di berbagai bidang. Mirza mengungkapkan Indonesia sebenarnya telah siap menyalurkan bansos melalui platform digital. Walau begitu ini masih tergantung kemauan dan payung hukum untuk menjalankan sistem ini lebih lanjut.

Menjadi Alternatif Penyaluran Bantuan Sosial

KOP-AJA

Ekonom dari CORE, Hendri Saparini menjelaskan digitalisasi bansos tidak untuk menggantikan penyaluran bansos melalui Bank namun dapat sebagai alternatif tambahan untuk saling melengkapi. Ia berpendapat penyaluran bansos menggunakan kartu saat ini memiliki batasan karena harus menyiapkan kartu dan mesin EDC (Electronic Data Capture).

“Opsi distribusi bansos tanpa kartu, atau cardless dengan menggunakan telepon seluler menjadi salah satu alternatif,” tegas Hendri.

Lebih jauh ia menjelaskan data transaksi para penerima bansos pun dapat digunakan sebagai credit scoring dalam pengajuan kredit produktif. Dengan begitu digitalisasi bansos akan menjamin aspek pemerintah, meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, serta biaya.

IFSoc berpandangan Pemerintah tidak perlu membangun sistem baru untuk digitalisasi bansos, namun dapat bersinergi dengan mengoptimalkan infrastruktur setiap Kementerian dan Lembaga sehingga lebih efisien dan menghapus jarak yang ada saat ini.

Dapat Mencontoh Keberadaan Kartu Prakerja

Kartu Prakerja
website resmi Kartu Prakerja

Pihaknya berharap pemerintah dapat mereplikasi platform kartu Prakerja yang telah berhasil menghilangkan perantara, ketidakefisienan, dan distorsi lainnya. Program tersebut telah membawa dampak positif seperti mendorong masyarakat untuk memiliki rekening bank ataupun dompet digital, kecepatan dan ketepatan distribusi insentif di hari yang sama, dan dapat menghindari kerumunan saat distribusi bantuan.

Baca juga: Ini 5 Isu Penting Industri Fintech Indonesia di 2021

Sebelum memulai digitalisasi, IFSoc menyarankan untuk membangun pusat informasi data bansos sebagai upaya membenahi data bansos dan memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pembaruan DTKS dapat menggandeng BPS, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Universitas untuk mengumpulkan data di masa mendatang. Pembaruan DTKS dapat juga diberikan opsi untuk pendaftaran mandiri (self-registration) yang kemudian diverifikasi oleh Pemda.

Tinggalkan komen