Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google dan YouTube menjelaskan secara tertulis metode yang digunakan untuk mendeteksi dan menindak akun-akun yang dikaitkan pro pemerintah dan administrasinya hingga banyak dibahas banyak warganet di Tanah Air.
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Google dan YouTube mengakui buletin tertanggal 30 Oktober itu belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup dan berpotensi menimbulkan salah tafsir.
Baca Juga: Huawei Mate 90 Air Muncul di Toko Resmi, Siap Meluncur 24 November
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pihaknya meminta penjelasan beserta contoh mengenai parameter dan metode yang digunakan untuk mendeteksi akun sebelum diterminasi.
“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” ujar Mediodecci dalam keterangan Komdigi, Jumat (20/11/2026).
Komdigi Minta Proses Peninjauan Terperinci

Komdigi ingin Google menjelaskan beberapa aspek teknis dalam proses penindakan tersebut, mulai dari metodologi deteksi, tahapan peninjauan, serta pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia.
Kementerian juga meminta penjelasan mengenai cara Google mengukur akurasi dan tingkat kesalahan deteksi. Komdigi turut mempertanyakan dasar pemberian label atau kategori topik terhadap akun yang disebut terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi.
Pihak Google pun menjawab beberapa hal terkait laporan tersebut saat bertemu dengan Komdigi. Perwakilan perusahaan teknologi itu menyebutkan, kebijakan spam di YouTube sebagai salah satu dasar penindakan terhadap akun-akun yang dilabeli sebagai bagian dari operasi tersebut.
Google menyampaikan, mereka perlu berkoordinasi dengan tim global yang menyusun buletin sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.
Kementrian itu juga meminta klarifikasi awal mengenai kemampuan Google mengidentifikasi asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk apakah mereka berada di Indonesia atau luar negeri.
Minta Deteksi Diterapkan pada Judi Online

Selain itu, Mediodecci juga meminta agar Google bisa menggunakan kemampuan deteksi serupa untuk menangani jaringan akun yang mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi secara terkoordinasi.
“Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi,” kata Mediodecci.
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari sikap Komdigi sehari sebelumnya. Kementerian meminta Google menjelaskan dasar penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia. Komdigi menilai penindakan dalam skala besar perlu disertai informasi yang memadai agar publik dapat memahami dasar dan konteksnya.
Google Tutup 19.372 Kanal YouTube Terkait Kampanye Pro Pemerintah Indonesia

Sebelumnya, Google menutup 19.372 kanal YouTube sepanjang Juli-September 2026 setelah mendapati adanya operasi terkoordinasi berkaitan dengan Indonesia. Angka itu tercatat dalam Influence Operation Bulletin Q3 2026, laporan triwulan Google yang terbit 30 Oktober.
Dalam laporan itu, Google menyebut kanal-kanal YouTube yang ditutup memuat konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan administrasinya.
Pada Agustus, konten serupa juga menyerang sejumlah konten pengkritik pemerintah. Aksi penutupan kanal YouTube ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan Google atas operasi pengaruh terkoordinasi di platform berbagi video mereka.
Dijelaskan, angka 19.372 merupakan hasil penjumlahan tiga catatan bulanan dalam laporan tersebut. Penutupan terbanyak terjadi pada Agustus, di mana dalam satu bulan itu Google menutup lebih dari 10 ribu kanal.
Sebagian besar kanal tersebut berisikan video yang menyasar para pembuat konten aktif mengkritik pemerintah Indonesia.
Jika dibandingkan dengan bulletin Q1 2026, hanya tercatat sekitar 439 kanal berbahasa Indonesia, dengan 352 di antaranya dikaitkan dengan Indonesia. Di Q2 naik sekitar 1.001 channel menyasar isu politik Indonesia, tersebar di April, Mei, dan Juni. Lalu Q3, sekitar 19 kali lipat dari Q2.
Google Tutup Lebih dari 10 Ribu Kanal YouTube pada Agustus

Pada Juli, perusahaan menutup 6.888 kanal YouTube yang membagikan konten pendukung pemerintah Indonesia. Penyelidikan berlanjut hingga Agustus, di mana jumlah kanal video yang ditutup mencapai 10.134.
Dalam catatan, perusahaan mesin pencari itu menjelaskan siapa yang menjadi sasaran pesan kampanye. “Kampanye itu membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah,” tulis perusahaan teknologi itu dalam laporan.
Pada September, Google menutup 2.350 kanal. Seperti pada Juli, perusahaan hanya menyebut konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah RI. Dari tiga catatan bulanan itu, hanya laporan Agustus yang secara khusus menyinggung pesan tentang pengkritik pemerintah.
Raksasa mesin pencari tersebut tidak secara rinci menyebut berapa banyak unggahan yang memuat pesan itu.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

