Jakarta, Gizmologi – Wacana perubahan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan ini dibuat lebih realistis dan fleksibel. Prabowo menyoroti bahwa penerapan TKDN yang terlalu kaku bisa berakibat buruk bagi daya saing industri nasional, terutama di tengah tantangan global yang terus berubah. Ia menekankan perlunya pendekatan yang adaptif agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain dalam hal inovasi dan investasi.
Permintaan ini langsung menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk kemungkinan pengurangan batas minimal TKDN di sektor tertentu seperti ponsel pintar, yang saat ini dipatok 40%. Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa arah kebijakan yang dimaksud bukan untuk menurunkan ambang batas, melainkan menemukan formula baru yang tetap mendukung semangat nasionalisme, tapi juga tidak menghambat kemajuan industri teknologi.
Menurut Meutya, pendekatan TKDN tidak harus selalu dalam bentuk komponen fisik. Ia mencontohkan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Apple, yang memenuhi syarat TKDN melalui bentuk investasi lain seperti edukasi dan pengembangan SDM. Pola seperti ini, kata Meutya, bisa menjadi jalan tengah antara menjaga kedaulatan industri dalam negeri dan merangkul investor global.
“Bukan semangatnya untuk mengurangkan, tidak. Hanya saja kami mencari solusi agar lebih aman saja,” ucap Meutya Hafid saat ditemui setelah selesai melakukan penandatangan MoU Rumah Subsidi.
Baca Juga: BIWIN Menjadi Pendatang Baru Dalam Ekosistem Penyimpanan Digital
Pendekatan Fleksibel dalam Penerapan TKDN
Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa ia sangat menjunjung tinggi semangat nasionalisme dalam TKDN. Namun, ia juga mengingatkan bahwa regulasi jangan sampai menjadi bumerang bagi industri nasional. Ketika TKDN dipaksakan tanpa melihat kapasitas dalam negeri yang masih terbatas, maka dampaknya justru bisa membuat produk lokal kalah bersaing, baik di dalam maupun luar negeri.
Oleh karena itu, ia meminta para menteri untuk merevisi kebijakan TKDN agar lebih realistis. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar komposisi komponen lokal, tapi kesiapan ekosistem yang mendukung, terutama di sektor pendidikan, sains, dan teknologi. Tanpa fondasi ini, TKDN hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa makna strategis dalam jangka panjang.
Sebagai langkah awal, Prabowo telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengkaji ulang aturan TKDN yang selama ini diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017. Ia berharap hasil kajian ini akan menghasilkan pendekatan yang lebih kontekstual dan sejalan dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan semangat nasionalisme.
“Tolong ya para pembantu saya, kemudian para menteri saya, sudahlah. Tolong diubah, TKDN tolong dibikin jadi lebih realistis,” tegas Prabowo dari yang kami kutip DetikNet.
Investasi Non-Fisik Jadi Alternatif Pemenuhan TKDN
Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa dalam aturan saat ini sebenarnya sudah terdapat fleksibilitas. Permenperin No. 29/2017 memungkinkan tiga skema pemenuhan TKDN, yakni melalui manufaktur, aplikasi, atau inovasi. Pendekatan ini memberi ruang bagi perusahaan teknologi global untuk berkontribusi melalui pengembangan ekosistem digital, alih teknologi, hingga pelatihan sumber daya manusia.
Contoh nyata dari fleksibilitas ini adalah Apple, yang tidak memenuhi TKDN dengan mendirikan pabrik di Indonesia, tetapi melalui investasi di bidang pendidikan teknologi. Model seperti ini menurut Meutya tetap memenuhi semangat TKDN, bahkan bisa berdampak jangka panjang dalam membangun kapasitas nasional. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai “jalan aman” yang tidak menurunkan standar, tapi mengedepankan solusi.
Meutya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat melonggarkan aturan secara sembarangan. Yang diinginkan adalah mencari titik tengah yang bisa menjaga kepentingan nasional tanpa membuat investor kabur. Pendekatan seperti ini dinilai lebih tepat untuk konteks Indonesia yang masih dalam tahap membangun daya saing di sektor teknologi dan digital.
Menjaga Daya Saing Nasional
Perubahan regulasi TKDN bukan berarti meninggalkan semangat nasionalisme. Justru, seperti yang ditekankan oleh Prabowo dan Meutya, nasionalisme sejati adalah ketika Indonesia mampu berdiri di panggung global tanpa harus terjebak dalam kebijakan yang membatasi ruang gerak inovasi. Realitas saat ini menuntut kebijakan yang cerdas, fleksibel, dan berbasis data.
“TKDN sudah lah niatnya baik nasionalisme. Kalau sudah kenal saya lama paling nasional, kalau istilahnya dulu, kalau jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih. Mungkin. Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” ujar Prabowo Subianto.
Di tengah tantangan global seperti deindustrialisasi, fluktuasi nilai tukar, dan keterbatasan fiskal, industri dalam negeri butuh dukungan yang konkret. Regulasi TKDN yang adaptif bisa menjadi salah satu instrumen kunci untuk menarik investasi masuk, memperkuat rantai pasok lokal, dan membuka lapangan kerja baru yang berkualitas.
Namun di sisi lain, perubahan ini harus dikawal dengan baik agar tidak dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban berkontribusi pada perekonomian nasional. Pemerintah perlu menetapkan parameter baru yang jelas, transparan, dan terukur. Jika dilakukan dengan tepat, fleksibilitas TKDN bisa menjadi katalis yang mempercepat pertumbuhan industri digital Indonesia—tanpa kehilangan identitas nasional.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
