Jakarta, Gizmologi – Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi telah menyediakan master plan dan mock up untuk portal layanan publik digital nasional government technology (GovTech) atau portal GovTech. Dari portal ini, masyarakat Indonesia bisa mengakses berbagai hal dalam satu aplikasi.
“Sesuai tugas Kominfo dalam domain aplikasi, kami telah menyediakan master plan dan mock-up portal layanan publik. Tinggal nanti kita presentasikan,” ujar Menkominfo Budi Arie, dalam Rapat Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (04/1/2024).
Menteri Azwar Anas menjelaskan sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech. Antara lain layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional serta Portal Administrasi Pemerintahan.
Baca Juga: Sepanjang 2023, Kominfo Berantas Lebih dari 800 Ribu Konten Judi Online dan 1615 Hoaks
Menkominfo Ingin Percepat Kehadiran Portal GovTech
Portal GovTech ini akan berbentuk sebuah aplikasi, dengan begitu perlu anggaran yang cukup banyak dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Adapun seiring implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan referensi harga sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga pendukung non-TIK.
“Sedang diproses legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo,” ungkap Menkominfo.
Kemenkominfo juga menyiapkan standar atau prosedur mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas. Semua persiapan tersebut agar portal GovTech bisa cepat dikembangkan.
“Kami berharap melakukan percepatan pembangunan aplikasi prioritas dan memastikan kesiapan SDM BUMN dalam hal ini Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) dan memastikan ketersediaan anggaran pembangunan aplikasi prioritas untuk portal layanan publik yang diamanatkan dalam Perpres,” jelasnya.
Menkominfo menegaskan percepatan transformasi digital harus memenuhi tiga prinsip, yakni inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan. Inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia terlayani. Memberdayakan artinya karena Menkominfo sadar bahwa ekonomi Indonesia akan memiliki daya ungkit yang luar biasa dengan transformasi digital dan harus terus berkelanjutan.
MenPANRB Azwar Annas menyatakan peluncuran Portal Nasional GovTech sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital yang bertugas mengorkestrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir juga menegaskan kesiapan Kementerian BUMN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kehadiran portal GovTech akan memudahkan palayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan.
Ia akan mendukung penuh di ekosistem Peruri dan dipastika ekosistem Himbara, yaitu Telkom bisa juga untuk proaktif untuk berkonsolidasi. Serta Menteri BUMN Erick Thohir menekankan upaya kolaborasi ini akan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
