Jakarta, Gizmologi – Agenda transformasi digital Indonesia mulai bergerak melampaui persoalan pemerataan akses internet. Infrastruktur generasi berikutnya seperti 5G, data center, jaringan satelit non-terestrial hingga teknologi keamanan berbasis kuantum dinilai perlu dipercepat agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan digital regional maupun global.
Ringkasan DTI-CX 2026
- Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mendorong percepatan 5G, teknologi kriptografi kuantum, non-terrestrial network, serta peningkatan kapasitas data center di Indonesia.
- Dirjen Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyebut enam strategi ekosistem digital pemerintah: konektivitas, kompetensi, katalisator, permodalan, kepatuhan, dan komersial.
- Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengatakan kerentanan internal seperti kebocoran kredensial, malware dan kelalaian manusia menjadi sumber insiden keamanan yang perlu diantisipasi.
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan ekosistem digital dan semikonduktor perlu didukung talenta lokal agar Indonesia tidak bergantung pada SDM dari luar negeri.
Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX 2026) yang berlangsung pada 5–6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta. Tahun ini, DTI-CX sekaligus menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 dengan tema “Konektivitas Digital untuk Indonesia Berdaulat”.
DTI-CX 2026 digelar bersama DCTI-CX yang berfokus pada teknologi data center, DTI-HR untuk transformasi sumber daya manusia, serta CRD-CX yang membahas cyber resilience dan defense. Dengan cakupan tersebut, diskusinya tidak lagi hanya berkutat pada konektivitas, tetapi juga AI, cloud computing, keamanan siber, data center, talenta, dan penerapan teknologi digital di berbagai sektor.
Indonesia Dinilai Perlu Lebih Cepat Mengejar 5G
Salah satu isu yang mengemuka adalah seberapa cepat Indonesia perlu mengadopsi infrastruktur dan teknologi digital generasi berikutnya. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sarwoto Atmosutarno, menilai konektivitas merupakan fondasi transformasi digital, tetapi pengembangannya harus bergerak ke teknologi yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.
“Indonesia harus loncat segera ke 5G, Indonesia harus loncat segera ke kripto kuantum, kemudian Indonesia harus loncat juga ke satelit yang non-terrestrial network,” kata Sarwoto dalam DTI-CX 2026.
Ia juga menyoroti kebutuhan kapasitas data center untuk mengimbangi pertumbuhan penyimpanan dan pengelolaan data, baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai konektivitas Indonesia semakin luas. Pembangunan jaringan tidak hanya berkaitan dengan memperluas coverage internet, tetapi juga kesiapan menghadapi kebutuhan komputasi dan pertukaran data yang semakin besar.
Non-terrestrial network (NTN), misalnya, memungkinkan jaringan komunikasi memanfaatkan infrastruktur di luar jaringan terestrial konvensional, termasuk satelit. Teknologi semacam ini berpotensi melengkapi jaringan darat terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur konvensional.
Sementara pembahasan teknologi kuantum memiliki dimensi berbeda. Perkembangan quantum computing dalam jangka panjang juga memunculkan kebutuhan terhadap sistem keamanan dan kriptografi yang mampu menghadapi kemampuan komputasi generasi baru.
Namun, pernyataan mengenai perlunya Indonesia “meloncat” ke berbagai teknologi tersebut masih merupakan pandangan Mastel. Materi DTI-CX yang tersedia belum memuat target waktu, investasi, maupun roadmap nasional spesifik untuk implementasi teknologi kuantum ataupun NTN.
Pemerintah Punya Enam Strategi Ekosistem Digital
Dari sisi pemerintah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, menyebut ada enam strategi yang digunakan untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia.
Enam area tersebut meliputi konektivitas, kompetensi, katalisator, permodalan, kepatuhan, dan komersial. Konektivitas diarahkan pada pemerataan infrastruktur dan jaringan internet hingga daerah, sedangkan kompetensi berkaitan dengan penguatan komunitas serta talenta digital.
Strategi katalisator menitikberatkan sinergi lintas sektor. Pemerintah juga menempatkan investasi sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur dan inovasi, sementara aspek kepatuhan berkaitan dengan regulasi. Terakhir, pemerintah ingin membangun kondisi komersial yang memungkinkan terbentuknya pasar digital yang sehat.
“Kita butuh investasi yang bukan hanya kapital tetapi juga pengetahuan. Kita butuh teknologi yang inovatif, aman, dan bertanggung jawab,” ujar Edwin.
Artinya, investasi teknologi yang masuk ke Indonesia diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik. Transfer pengetahuan dan pengembangan kemampuan lokal menjadi bagian yang tidak kalah penting apabila Indonesia ingin membangun ekosistem digital yang lebih mandiri.
Ketua Pelaksana Hari Bhakti Postel ke-81 Tahun 2026, Theodorus Wintoko, juga melihat masih besarnya ruang pengembangan industri telekomunikasi Indonesia, terutama ketika persaingan tidak lagi hanya berlangsung di pasar domestik.
“Opportunity for improvement untuk pelaku industri besar sekali, dan kita tidak terlepas dari competitiveness di regional maupun di global,” ujarnya.
BSSN Ingatkan Risiko Justru Bisa Berasal dari Internal
Percepatan transformasi digital juga membawa konsekuensi keamanan. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, menyoroti bahwa ancaman terhadap sistem digital tidak selalu datang melalui serangan eksternal yang kompleks.
“Mayoritas insiden justru diawali oleh kerentanan internal, seperti bocornya kredensial, malware, hingga kelalaian manusia,” ujar Nugroho.
Karena itu, menurutnya strategi keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penambahan teknologi. Organisasi juga membutuhkan pertukaran informasi ancaman, pemantauan bersama, regulasi, standard operating procedure (SOP), serta pendekatan security by design dan resilient by architecture.
Pendekatan security by design pada dasarnya menempatkan keamanan sebagai bagian dari rancangan sistem sejak awal, bukan fitur tambahan setelah produk atau infrastruktur selesai dibangun. Prinsip tersebut menjadi semakin relevan ketika semakin banyak layanan publik dan bisnis bergantung pada cloud, data center dan sistem yang saling terkoneksi.
Ini juga memperlihatkan sisi lain dari agenda kedaulatan digital. Infrastruktur yang semakin besar tidak otomatis membuat ekosistem digital semakin tangguh apabila sistem yang berada di atasnya memiliki kerentanan keamanan.
Infrastruktur Digital Butuh Talenta Lokal
Persoalan lain yang muncul adalah siapa yang nantinya mengoperasikan dan mengembangkan ekosistem tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah ingin penguatan ekosistem digital diikuti ketersediaan talenta dari dalam negeri. Dalam materi DTI-CX 2026, Airlangga menyebut pemerintah telah mengundang salah satu perguruan tinggi terkemuka asal India untuk membuka kampus di Indonesia, meski nama institusi tersebut tidak disebutkan.
“Karena tanpa ekosistem talenta, semikonduktor atau yang lainnya tidak akan jalan. Kita tidak ingin talenta yang akan mengisi digital harus outsource lagi dari luar negeri,” ujar Airlangga.
Pernyataan tersebut menempatkan talenta sebagai bagian dari persoalan kedaulatan teknologi. Indonesia dapat membangun data center, memperluas jaringan 5G atau menarik investasi industri teknologi, tetapi nilai strategisnya akan berbeda jika kebutuhan keahlian utama masih harus dipenuhi dari luar negeri.
DTI-CX 2026 sendiri diproyeksikan dihadiri lebih dari 13.000 peserta, ratusan pembicara dari Indonesia dan luar negeri, serta ratusan booth teknologi. Acara ini melibatkan Komdigi dan BSSN bersama Mastel, APJII, IDPRO, serta PMSM sebagai mitra strategis.
Penyelenggaraan tahun ini menjadi bagian dari Hari Bhakti Postel ke-81. Peringatan tersebut merujuk pada peristiwa 27 September 1945 ketika Angkatan Muda Pos, Telegrap, dan Telepon (AMPTT) mengambil alih Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon dari pendudukan Jepang di Bandung.
Delapan dekade kemudian, konteks “kedaulatan komunikasi” menjadi jauh lebih kompleks. Tantangannya bukan lagi sebatas menguasai infrastruktur komunikasi, tetapi juga membangun jaringan, kapasitas komputasi, keamanan, investasi, serta talenta yang diperlukan untuk mengoperasikan ekosistem digital Indonesia.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
