Jakarta, Gizmologi – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) belum lama ini mengumumkan akan memperbarui Peraturan Menteri terkait industri game. Respon dari masyarakat pun beragam, ada yang mendukung maupun mengkritisi. CAKRA sebagai Asosiasi Industri Kreatif yang berfokus pada pembangunan ekosistem berkelanjutan pun menanggapi rencana pemerintah tersebut.
Menurut Ivan Chen, Ketua Asosiasi Intellectual Property (IP) Cakra, pengembangan ekosistem industri game nasional memang mengalami berbagai tantangan yang sudah menjadi sistematis. Sehingga memang dibutuhkan solusi yang sistematis juga, salah satunya adalah regulasi proteksi.
Ia menyebut bahwa bonus demografi Indonesia adalah yang terbesar di dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi potensial market bagi industri game. “Saat ini transaksi game di Indonesia mencapai 31 triliun per tahun, namun 99 persennya dihasilkan oleh game-game asing,” ungkapnya.
Jika melihat kondisi di pasar, negara-negara seperti Cina, Korea, Vietnam dan India sangat ketat dalam regulasi game impor, yang merupakan produk cross-border, bahkan Amerika mendorong kebijakan GMT (Global Minimum Tax) untuk memecahkan masalah pajak untuk cross-border transaction.
Ivan menambahkan, industri game nasional membutuhkan kebijakan untuk membangun ekosistem yang sustainable dan mampu mendorong untuk menjadi pemain global, sehingga menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang resilien dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi untuk sektor industri lain.
Masalah sistemik game perlu dipecahkan dengan solusi sistemik
“Systemic problem game nasional hanya bisa dipecahkan dengan systemic solution. Jika hanya satu atau dua kebijakan saja yang berjalan, maka rantai ekosistem akan terputus, dan hasilnya tidak akan sesuai dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang diharapkan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai CEO Anantarupa Studios, sebuah studio game developer yang salah satu produk andalannya adalah Lokapala.
Baca juga: Anantarupa Studio Boyong IP Game Lokapala ke seluruh Asia Tenggara
Selanjutnya ia mencontohkan masalah sistemik lain dari industri game nasional. Misalnya regulasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang memberikan insentif pajak pada produsen hardware yang melakukan preload aplikasi dan atau game lokal. Kebijakan ini tidak bisa jalan jika definisi KBLI 3240 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tidak diperkuat, karena Peraturan Menteri yang mengatur TKDN ini diatur oleh Kementerian Perindustrian yang juga merupakan Kementerian pengampu KBLI 3240.
Terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) yang akan terbit sebenarnya merupakan bagian dari systemic solution. Hanya saja kemarin sempat terjadi kesalahpahaman karena pertanyaan yang diajukan kurang relevan dengan tujuan adanya Permenkominfo tersebut.
“Setelah ada penjelasan dari Kominfo, sebenarnya saya sangat mengapresiasi karena dari sekian banyak kebijakan publik yang dibutuhkan dalam systemic solution ini, Kominfo justru paling cepat, walaupun ada pasal yang perlu penyesuaian. Saat ini Kominfo mengundang Asosiasi CAKRA dan AGI untuk bersama-sama mereview Permenkominfo yang akan terbit ini, supaya dapat bermanfaat bagi ekosistem industry gim nasional,” tambah Ivan Chen.
“Harapannya, setelah Permenkominfo ini maka kementerian-kementerian yang lain akan turut mengikuti langkah Kominfo in untuk mempercepat pertumbuhan industri gim nasional,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
