alexa

Tokocrypto Gandeng Peruri, Proses KYC Bakal Lebih Lancar

Fenomena aset kripto kian menarik minat investor Indonesia. Bursa perdagangan aset kripto mengalami pertumbuhan baik dari segi jumlah investor, volume serta transaksi yang signifikan mulai dari awal tahun sampai hari ini.

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengungkapkan jumlah investor crypto di Indonesia tercatat 4,45 juta di akhir Maret 2021. Tokocrypto adalah salah satu yang meraup panen dari fenomena tersebut.

Baca juga: Mengenal TKO, Proyek CeDeFi Tokocrypto Berbasis Binance Smart Chain

“Kami mencatatkan active trader mencapai lebih dari 90.000 per minggu, volume transaksi harian mencapai kurang lebih US$ 60.000.000, pengguna terdaftar lebih dari 500 ribu dan total mobile apps download sebesar 400.000 sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2020,” ungkap Pang Xue Kai, CEO & Co-Founder Tokcorypto saat jumpa pers di Kembang Goela, Jakarta (29/4).

Menurutnya, pertumbuhan positif aset kripto tidak dapat dilepaskan dari peran serta berbagai pihak, misalnya pemerintah, pedagang, asosiasi, media dan tentu saja para investor.  Sehubungan dengan ekosistem investasi aset kripto itu sendiri, kepercayaan dan kemudahan masyarakat berinvestasi perlu terus dibangun, dari mulai bursa, pedagang dan lembaga kliringnya.

Gandeng Peruri

tokocrypto peruriTokocrypto sebagai pedagang aset kripto yang pertama teregulasi BAPPEBTI merasa perlu berperan aktif dan menjadi pionir dalam menumbuhkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Salah satunya, yaitu senantiasa mematuhi peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Inisiatif terbaru, Tokocrypto juga menjalin kolaborasi bersama Peruri yang dikenal sebagai perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Tokocrypto bekerja sama dengan Peruri yang akan memberikan dukungan terkait sistem KYC (Know Your Customer) saat registrasi pengguna baru.

Peruri juga merupakan satu-satunya BUMN yang termasuk dalam penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di bawah koordinasi Kementerian Kominfo RI. Sebagai PSrE, Peruri memiliki kemampuan menerbitkan digital certificate yang dapat digunakan untuk customer on boarding.

Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri menjelaskan Peruri sejak 50 tahun yang lalu sudah bergerak sebagai perusahaan penjamin keaslian. “Saat ini Peruri juga mampu menjaminkan keaslian sistem digital salah satunya adalah proses verifikasi dan autentikasi customer on boarding. Proses ini menjadi sangat kritikal karena jika kita sudah yakin dengan validitas dari usernya, maka untuk segala jenis transaksi yang dilakukan akan aman,” ujar Dwina.

Ia menambahkan, Perurir mengapresiasi dan mendukung langkah Tokocrypto untuk terus meningkatkan “TRUST” dan rasa nyaman baik bagi pelanggan dan ekosistemnya. Karena bertujuan menumbuhkan industri aset crypto. “Hal ini selaras dengan semangat Peruri untuk mendukung industri Blockchain di Indonesia,” imbuhnya.

Tokocrypto Audit ISO 27017

CloudConnex Indosat
Ilustrasi layanan cloud (Foto: 123rf / ferli)

Selain kerja sama dengan Peruri, Tokocrypto juga baru saja meraih pencapaian dengan audit ISO 27017. Hal ini diungkapkan oleh Teguh Kurniawan Harmanda (Manda), COO Tokocrypto yang mengatakan saat ini Tokocrypto telah selesai melakukan audit ISO 27017 sebagai standar keamanan di ekosistem cloud.

“Audit ISO 27017 ini terkait cloud security, di mana ISO 27017 hanya dimiliki oleh cloud provider saja. Kami juga melakukan kewajiban pelaporan secara berkala kepada BAPPEBTI dan PPTAK,” ujarnya.

Tokocrypto menjalin kolaborasi strategis bersama dengan ICH, lembaga yang menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi aset kripto di Indonesia. Integrasi Tokocrypto dengan Lembaga Kliring ICH merupakan sebuah langkah konkrit yang dilakukan untuk membangun ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih terkontrol dan terawasi dengan baik sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada investor untuk bertransaksi di Indonesia.

“Kami tentunya mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait aset kripto, dimana tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya di bidang blockchain dan investasi aset kripto, termasuk dalam mendukung BAPPEBTI dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) agar Indonesia mendapatkan keanggotaan penuh FATF ( Financial Action Task Force (FATF – Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang-red),” tutup Manda.

Tinggalkan komen