Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menanggapi unggahan mantan anggota parlemen Singapura, Calvin Cheng Ern Lee. Lewat unggahannya di internet, ia sempat menyinggung kemungkinan pemutusan jalur internet Indonesia lewat unggahannya di media sosial (medsos) X pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Ramai jadi pembicaraan di internet, Menkomdigi Meutya Hafid pun menyampaikan tanggapan lewat akun Instagram pribadi miliknya. “Kita tidak perlu geram. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang mendarat di Singapura, tidak sampai dengan tiba-tiba. Sebagian besar jalurnya melalui perairan Indonesia,” sebagaimana dikutip dari akun IG @meutya_hafid, Rabu (18/10/2026).
Adapun tanggapan ini terkait dengan infografis yang diunggah Calvin di akun X @calvinelcheng. Infografis tersebut mengeklaim, sekitar 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura dengan keterangan teks singkat “Cut?” atau “Potong?”.
Meutya menambahakan, ”jika terpotong atau dipotong, 80 persen kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh.” Menkomdigi juga menyinggung ukuran pasar digital Indonesia.
“Penduduk Indonesia jumlahnya 47 kali lipat dari Singapura. 267 juta masyarakat terhubung ke internet. Tanpa angka ini, investor perusahaan teknologi global berpotensi angkat kaki dari Singapura,” ucapnya.
Meutya menegaskan infrastruktur digital tidak seharusnya dipakai untuk saling mengancam. “Kita tidak boleh berpikir kerdil,” tegasnya. Menurutnya, kabel laut dan jaringan internasional perlu dijaga bersama, bukan hanya demi kepentingan kedua negara, tetapi juga konektivitas global.
Konten Karhutla di Medsos Dibatasi, Ini Kata Menkomdigi

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan Komdigi tidak meminta platform membatasi informasi karhutla dan meminta pengguna mengajukan banding jika mengalami gangguan.
“Di Kemkomdigi, kami memahami perhatian masyarakat terkait informasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Perhatian ini juga menjadi atensi kami,” katanya. “Kemkomdigi telah memberikan penjelasan awal melalui tim kami. Kami tegaskan kembali bahwa tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla.”
Menkomdigi: Konten Karhutla Sangat Penting Bagi Pemerintah
Meutya juga mendorong transparansi algoritma platform. Bagi pengguna, persoalan ini menyangkut kepastian apakah unggahan melanggar aturan atau mengalami kendala distribusi yang belum dijelaskan.
“Informasi terkait karhutla sangat penting bagi pemerintah sebagai masukan dalam penanganan. Pemerintah juga memublikasikan informasi terkait karhutla melalui kanal media sosial pemerintah dalam kerangka komunikasi publik.”
Keluhan pengguna tidak merujuk pada satu bentuk tindakan platform. Ada yang melaporkan penonton unggahan turun, ada pula yang menghadapi penghapusan video.
Dikutip dari Katadata, Tasya Farasya membagikan perbandingan penonton Instagram Stories yang biasa mencapai lebih dari satu juta dengan unggahan setelah membahas konten karhutla berada di sekitar 85 ribu.
Hal serupa juga dialami oleh Wendi Cagur dan Andien yang mengeluhkan dugaan pembatasan jangkauan konten terkait isu tersebut.
Kasus berbeda terjadi pada video Bupati Siak Afni Zulkifli di TikTok. Video penanaman pohon di lahan bekas karhutla itu dilaporkan sempat dihapus setelah meraih lebih dari lima juta penayangan, kemudian dipulihkan.
Dalam postingannya, pemberitaan penghapusan konten karhutla tersebut sempat menyebutkan pelanggaran pedoman komunitas di platform medsos tersebut.
“Pemerintah terbuka terhadap masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla,” ujar Menkomdigi Meutya dalam keterangannya. Ia menyoroti dugaan pembatasan informasi konten karhutla lebih ke berdasarkan pedoman komunitas platform.
Komdigi Dorong Akuntabilitas dan Transparansi Algoritma

Ia menyatakan Komdigi terus mendorong akuntabilitas dan transparansi algoritma. Meutya menyebut, “terkait algoritma yang diduga membatasi konten karhutla berdasarkan pedoman komunitas platform, Kemkomdigi justru terus mendorong akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform.”
“Karena apa yang kita lihat dan konsumsi di media sosial seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur secara sepihak oleh perusahaan teknologi semata,” ujarnya.
Menurut Meutya, informasi karhutla dari masyarakat penting sebagai masukan bagi pemerintah dalam penanganan kebakaran. Pemerintah juga menyebarkan informasi karhutla melalui kanal media sosial resmi dan terbuka terhadap masukan yang faktual, kredibel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menkomdigi juga meminta pengguna mengalami gangguan pada unggahan karhutla di platform Meta, TikTok, atau layanan lain mengajukan aduan atau banding kepada platform terkait. Setelah itu, pengguna diminta melaporkan persoalan konten karhutla di takedown atau hilang kepada Komdigi.
“Jika ada yang merasa mengalami gangguan layanan pada unggahan terkait karhutla di platform Meta, TikTok, atau platform lain, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait, lalu laporkan juga kepada kami,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

