Masih di awal tahun 2021 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuat keputusan yang kontroversial. Karena secara tiba-tiba membatalkan hasil lelang frekuensi 5G yang sebelumnya sudah diumumkan pemenangnya sebulan sebelumnya, pada Desember 2021.
Kominfo berdalih, langkah tersebut diambil sebagai kehati-hatian dan kecermatan guna menyelaraskan setiap bagian dari proses seleksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015. Telkomsel, Tri dan Smartfren sebagai pemenang lelang pun pasrah dengan keputusan tersebut sembari menunggu langkah baru Kominfo.
Sontak saja, keputusan tersebut menuai berbagai kritikan dan juga kekecewaan dari masyarakat yang sudah menunggu teknologi seluler generasi kelima tersebut. Sejumlah pengamat telekomunikasi mempertanyakan bagaimana kementerian negara membatalkan sebuah proses lelang yang sudah diumumkan secara transparan dan bahkan sudah ada pemenang lelangnya. Di mana Kominfo juga sudah punya pengalaman panjang menggelar lelang frekuensi.
Baca juga: Sempat Penuh, Kominfo: Mesin CEIR Bisa Daftarkan IMEI Kembali
Bangun BTS 4G LTE
Setelah memutuskan pembatalan pemenang lelang 5G, Kominfo pun segera melakukan langkah selanjutnya untuk pembangunan infrastruktur digital. Bukan 5G yang menjadi prioritas, melainkan pemerataan Base Transceiver Station (BTS) 4G LTE.
Karena percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) sebagai infrastruktur dianggap sebagai salah satu pilar penting pelaksanaan percepatan transformasi digital nasional. Pilar lainnya adalah harmonisasi peraturan, penguatan ekosistem digital, dan pengembangan talenta digital.
Untuk mempercepat pemerataan BTS 4G, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo (Bakti Kominfo) melakukan penandatanganan kontrak di awal tahun.
“Sesuai instruksi Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo, BAKTI harus mengawali pembangunan BTS secepat mungkin sejak awal tahun. Ini karena BAKTI mendapat amanah target yang tinggi, harus membangun BTS di 7.904 desa/kelurahan selama 2 tahun (2021 s.d. 2022) yang dibagi dalam 5 paket,” jelas Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latief dalam Konferensi Pers Virtual Penandatangan Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G 2021 di Jakarta, Jumat (29/01/2021).
Anang Latief, Dirut BAKTI Kominfo mengatakan pihaknya mendapat amanah dari Kemenkominfo untuk membangun BTS di 7.904 desa/kelurahan selama 2 tahun (2021 s.d. 2022) yang dibagi dalam 5 paket. Penandatanganan kontrak payung 2 dari 5 paket bersama tiga konsorsium untuk penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.
“Kami mendapatkan tugas yang luar biasa besar, kami memulai sebuah pekerjaan besar yang sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun lalu, untuk menandatangani dua paket pekerjaan di mana total menjadi ada 5 paket,” ujarnya.
Ia menambahkan, dua paket pekerjaan dimenangkan oleh tiga konsorsium antara lain Fiber Home, PT Telkom Infra dan Multi Trans Data. Adapun paket 1 dan paket 2 meliputi wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku atau disingkat paket 1 dan paket 2 wilayah non Papua sebanyak 2,700 desa dan kelurahan.
“Harapannya dengan penandatanganan perjanjian kerja sama, Kominfo bisa memulai sebuah pekerjaan yang mulia untuk memastikan proses transformasi digital ini bisa segera dimulai dan bisa dinikmati oleh seluruh sektor, oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia,” tandas Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.
Pemerataan Akses Jaringan 4G LTE
BAKTI Kominfo mengungkapkan saat ini ada 15% atau sekitar 12,548 dari total seluruh desa dan kelurahan sebanyak 83,218 yang belum terakses dengan jaringan 4G. Menteri Kominfo sudah memetakan tugas ini diselesaikan bersama-sama, 3,435 (desa dan kelurahan) atau 27%-nya akan dilakukan oleh operator seluler dan 73% atau 9,113 dikerjakan oleh BAKTI.
Setelah penandatanganan kontrak ini, Kemitraan Fiberhome – Telkom Infra – Multitrans Data segera akan melaksanakan pembangunan BTS 4G di Paket 1 dan Paket 2 selama 2 tahun (2021 – 2022) dan diteruskan dengan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan terhadap jaringan BTS 4G yang telah dibangun beserta seluruh perangkat dan infrastruktur pendukungnya.
Paket 1 mencakup 1.364 desa dan kelurahan yang terdiri atas 132 desa/kelurahan di Sumatera (Area 1), 456 desa/kelurahan di Nusa Tenggara (Area 2), dan 776 desa/kelurahan di Kalimantan (Area 3). Sedangkan Paket 2 mencakup 1.336 desa dan kelurahan yang terdiri atas 536 desa/kelurahan di Sulawesi (Area 4), dan 800 desa/kelurahan di Maluku (Area 5). Selain Paket 1 dan 2, ada Paket 3 yang mencakup 1.795 desa dan kelurahan yang terdiri atas 824 desa/kelurahan di Papua Barat (Area 6), dan 971 desa/kelurahan di Papua Bagian Tengah Barat (Area 7).
Dari 9.113 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori daerah 3T, 1.209 desa/kelurahan di antaranya sudah terdapat BTS dengan teknologi 2G atau 3G yang perlu di-upgrade menjadi teknologi 4G, di mana 1.096 desa/kelurahan di antaranya adalah merupakan BTS yang dibangun oleh BLU BAKTI dan saat ini sudah selesai di-upgrade menjadi BTS 4G, sedangkan 113 desa/kelurahan sudah terdapat BTS yang dibangun oleh operator telekomunikasi yang saat ini dalam proses upgrade ke 4G.
“Tersisa 7.904 desa/kelurahan yang sama sekali belum mendapatkan akses layanan 4G (unserved 4G). 7.904 desa/kelurahan 3T unserved 4G ini akan dibangun BTS 4G oleh Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI. Sedangkan 3.435 desa/kelurahan Non-3T akan dibangun BTS 4G oleh operator telekomunikasi,” tutur Dirut Anang Latif.
Menurut data BAKTI Kementerian Kominfo, dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan layanan akses sinyal 4G. Dari 12.548 desa/kelurahan tersebut, 9.113 desa/kelurahan masuk dalam wilayah 3T dan 3.435 desa/kelurahan masuk dalam wilayah Non-3T.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
