Regulasi kontrol IMEI yang disahkan pada Oktober 2019 bakal benar-benar diberlakukan mulai satu setengah bulan ke depan, tepatnya pada tanggal 18 April 2020 dengan skema white list. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, dan seluruh operator seluler mengesahkan aturan kontrol IMEI ini untuk mencegah peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang dianggap merugikan masyarakat, industri, operator, dan negara.
Ismail MT, Dirjen Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Infromatika (SDPPI) Kemkominfo, mengatakan pengendalian atau kontrol IMEI dilaksanakan untuk memastikan perlindungan konsumen perangkat telekomunikasi dalam membeli dan menggunakan perangkat yang sah (legal). Sekaligus memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menyambungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.
“Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proses pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI sesuai dengan peraturan 3 kementerian yang berlaku, yaitu terhitung mulai tanggal 18 April 2020 dengan skema White List yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya,” ujar Ismail, saat jumpa pers di Gedung Kominfo, Jakarta (28/02).
Dengarkan podcast: Menyoal Regulasi IMEI Ponsel
Regulasi Kontrol IMEI
Kebijakan ini muncul akibat dari peredaran ponsel black market yang marak. Menurut data dari APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia), sebanyak 20% dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal. Sekitar 45 – 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20% di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp 2,5 juta, maka nilai total mencapai Rp22,5 Triliun.
Akibat dari maraknya ponsel ilegal tersebut, negara menjadi kehilangan potensi pemasukan. Karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% + PPH 2.5 persen dari ponsel ilegal tersebut. Total potensi pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 triliun per tahun.
Sejak disahkan regulasi kontrol IMEI ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk membeli ponsel, komputer genggam dan komputer tablet yang legal. Konsumen diharapkan untuk kritis dan cerdas dengan melakukan pengecekan IMEI di situs web Kemenperin sebelum melakukan pembelian perangkat baik melalui toko konvensional maupun online. Saat ini alamat websitenya adalah imei.kemenperin.go.id, di mana setelah tanggal 18 April aksesnya berubah menjadi sibina.kemenperin.go.id.
Dijelaskan lebih lanjut, regulasi ini berlaku ke depan, sehingga bagi masyarakat yang saat ini perangkatnya sudah aktif meski tidak terdaftar di Kemenperin tidak perlu resah. “Perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak. Tidak diperlukan registrasi individual,” kata Ismail.
Sementara itu masyarakat yang membawa perangkat dari luar negeri atau memesan perangkat dan dikirim dari luar negeri setelah tanggal 18 April 2020, agar dapat digunakan di Indonesia, maka wajib mendaftarkan IMEI perangkat tersebut melalui sistem aplikasi yang akan disiapkan.
Kebijakan kontrol IMEI ini juga dianggap bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemblokiran perangkat yang hilang dan/atau dicuri melalui operator seluler masing-masing, sehingga diharapkan dapat menurunkan tindak pidana pencurian perangkat.
Baca: Ini Risiko Jika Membeli Ponsel Black Market
Apa itu Skema White List?
Saat perancangan, ada dua skema yang jadi opsi, yakni white list dan black list. Ismail menyebut, skema whitelist telah disepakati oleh seluruh operator di Indonesia. Ia mengklaim keputusan itu diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“Skema itu supaya masyarakat tidak terlanjur beli, baru diblokir. Pertimbangannya melindungi kepentingan masyarakat, mitigasi resiko masyarakat yang terlanjur membeli gawai kemudian diblokir,” imbuhnya.
Skema white list bersifat preventif. Skema ini merupakan bentuk pencegahan suatu produk ponsel ilegal untuk bisa aktif di jaringan operator. Agar ada kepastian hukum dari operator untuk mengaktifkan perangkat di jaringannya.
Pada praktiknya, skema whitelist akan membuat ponsel yang kode IMEI tidak terdaftar dalam basis data Kemenperin akan dinonaktifkan dari layanan seluler sejak awal. Sehingga hanya ponsel legal yang memiliki IMEI terdaftar di Kemenperin yang bisa mendapatkan sinyal seluler.
Sementara itu skema black list bersifat korektif. Skema ini memungkinkan ponsel ilegal dengan IMEI yang tidak terdaftar di database Kemenperin dapat dinyalakan dan menerima sinyal seluler untuk sementara waktu. Namun setelah ponsel tersebut diaktifkan dan diidentifikasi oleh sistem dalam beberapa hari, maka ponsel dengan IMEI BM akan segera diblokir. Adapun pemblokiran tersebut meliputi seluruh layanan telekomunikasi mencakup akses internet, SMS dan telepon.
Lembaga yang mendorong skema ini adalah APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia). Menurut Syaiful Hayat, Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan APSI, pihaknya selama ini telah mendorong penerapan skema blacklist untuk pengendalian IMEI dan berjalan sesuai rencana.
“Kami dari APSI berharap kebijakan IMEI ini bisa dijalankan, tidak ada penundaan. Kami harap ini tidak diubah-ubah. Karena desain awal regulasi ini adalah skema blacklist. Benchmark di negara lain juga blacklist,” ujar Syaiful yang juga menjabat Direktur Operasional Erajaya, saat diskusi bertajuk “Sosialisasi Pengaturan IMEI: Langkah Jitu Melindungi Konsumen dan Industri Lebih Sehat dan Kompetitif,” di Mal Ambasador, Jakarta (27/02).
Oleh sebab itu, pihaknya merasa keberatan kalau ternyata skema yang diterapkan adalah skema whitelist. Padahal, brand owner di bawah naungan APSI telah berinvetasi besar-besaran ketika regulasi TKDN diterapkan.
Namun, skema white list pada kebijakan kontrol IMEI ini sudah disahkan.
Eksplorasi konten lain dari Gizmologi.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
